MEDAN-Ratusan petani kelapa sawit dari Provinsi Sumatra Utara dan Aceh mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Pola Kemitraan yang diselenggarakan di Medan, Sumatra Utara, Kamis (20/6/2024).
Sosialisasi/Bimtek tersebut diselenggarakan atas kerjasama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), PTPN IV PalmCo dan didukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan bertajuk “Pola Kemitraan Menuju Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan” itu akan menghadirkan sejumlah pembicara yang membawakan topik soal kemitraan dan pelaksanaan program PSR di Indonesia.
Ketua Umum Aspekpir Indonesia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada petani plasma, Pengurus KUD, dan Lembaga Petani yang ada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh tentang pelaksanaan program PSR, kendala dan hambatannya dalam rangka percepatan.
“Bagaimana program PSR ini telah berjalan dan bagaimana dukungan pemerintah terhadap kegiatan PSR, sehingga harapan kita semua nantinya, akan terjadi percepatan program PSR yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani,” ujarnya.
Menurut dia, upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit melalui program kemitraan dan PSR merupakan bagian dari praktik Jas Merah dalam industri kelapa sawit. Sebab, keberadaan petani sawit, khususnya dalam pembangunan kemitraan dengan perusahaan sawit, dimulai puluhan tahun lalu di era kepemimpinan Presiden Soeharto. “Dan kemudian berkembang sampai saat ini sehingga luas kebun sawit di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta hektare,” ucap Setiyono.
Sementara itu, Irwan Peranginangin, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo menegaskan jika PTPN IV PalmCo akan membantu pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) melalui jalur kemitraan seluas 60.000 hektar (Ha) dan melibatkan 120.000 petani sawit mitra plasma. “Program ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PTPN Group di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” ujarnya.
Dia menjelaskan reccana besar tersebut dilakukan karena PTPN Group merupakan perusahaan pionir berkembangnya kebun sawit rakyat di Indonesia. “Progran PSR juga selalu masuk dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) PTPN Group. Kami sendiri menilai PSR ini adalah program yang sangat strategis,” ujarnya.
Menurut dia, PTPN Group setuju dengan sikap Pemerintah yang melihat PSR sebagai program keberpihakan negara kepada para petani sawit dan sekaligus sebagai upaya menuju pemulihan ekononi nasional karena kemampuan sektor kelapa sawit dalam menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari menjelaskan hampir separuh (42%) perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah perkebunan petani swadaya. Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki luas lahan terbesar, selain juga wilayah Timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku dan Papua.
Menurut data, katanya, dari total tutupan sawit yang ada, seluas 2,4 juta Ha perlu dilakukan Peremajaan. “Dibutuhkan strategi peningkatan kinerja sektor sawit seperti dukungan perbaikan rantai pasok petani rakyat, penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat, konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit dan perluasan pasar ekspor,” katanya.
Dia menegaskan jika industri sawit menghadapi berbagai permasalahan dari sektor hulu sampai dengan hilir. Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit, salah satunya dengan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
