Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan produksi kelapa sawit nasional dengan menekankan agar ekspansi dilakukan di lahan gundul, bukan di kawasan hutan atau lahan produktif pangan.
“Kita prioritaskan (tanam kelapa sawit di) tanah yang gundul. Yang tidak berhutan. Kita prioritas ke sana. Kita prioritaskan yang marginal, daerah yang gundul,” ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Kebijakan ini disampaikan seiring rencana pemerintah memperluas pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan dalam negeri seperti biofuel hingga potensi bahan baku industri, termasuk substitusi nafta untuk plastik.
Amran menilai ketersediaan bahan baku sawit nasional masih mencukupi, bahkan dalam kondisi peningkatan kebutuhan. Ia menyebut produksi justru meningkat seiring naiknya harga CPO global yang mendorong perbaikan perawatan tanaman.
“Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton,” katanya.
Ia menjelaskan meski sebagian CPO dialokasikan untuk program biofuel seperti B40 hingga menuju B50 dengan kebutuhan sekitar 5,3 juta ton, produksi nasional tetap bertambah. Bahkan, menurutnya, produksi meningkat hingga 6 juta ton tanpa perlu ekspansi besar-besaran.
“Kita tarik 5,3 juta ton, ternyata apa yang terjadi? Produksi naik 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya, sudah naik 6 juta ton, ekspor kita 32 juta ton,” ujarnya.
Untuk memastikan ekspansi sawit tidak mengganggu sektor pangan maupun lingkungan, Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan regulasi perlindungan lahan, termasuk untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif.
“Ada. Regulasi ada. Perlindungan (lahan sawah produktif),” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan sawit akan diarahkan pada lahan-lahan tidak produktif atau tidak berhutan, sehingga tidak merusak ekosistem hutan maupun mengganggu produksi pangan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Pemerintah tengah mempercepat pengembangan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil di tengah gejolak harga energi global.
Program mandatori biodiesel juga terus ditingkatkan, dari B40 menuju B50, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E20 yang memanfaatkan komoditas seperti jagung, tebu, dan ubi. Bun (cnnindonesia.com)
