Sawit dan Ekonomi Nasional, BPDP Libatkan Media dalam Edukasi Publik

(Vibizmedia – Pangkalan Bun, Kalteng) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan Kunjungan Kerja Media Tahun 2026 di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai upaya meningkatkan pemahaman publik mengenai peran industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional serta implementasi berbagai program pengembangan perkebunan yang didukung BPDP.

Dalam kegiatan ini, para insan media diajak melihat langsung ekosistem industri sawit, mulai dari sektor hulu di perkebunan hingga hilir di industri pengolahan, termasuk dukungan kebijakan pemerintah dalam mendorong daya saing sektor tersebut.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, saat membuka kegiatan yang berlangsung pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2026, menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia. Industri ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan devisa, serta mendukung ketahanan energi nasional.

Ia menjelaskan bahwa dengan produktivitas tinggi, kelapa sawit menjadi salah satu minyak nabati paling efisien dalam pemanfaatan lahan dan tetap menjadi andalan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar global.

Zaid juga menekankan bahwa di balik industri sawit terdapat jutaan pekebun dan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Oleh karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan pekebun agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Baca Juga:  Praktisi Tegaskan Sengketa Pajak Sawit Kerap Berawal dari Dokumen dan Kontrak yang Diabaikan

Menurutnya, BPDP berperan sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha serta pekebun melalui pengelolaan Dana Perkebunan. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kembali ke sektor perkebunan melalui berbagai program strategis, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, riset dan pengembangan, promosi, serta dukungan terhadap implementasi mandatori biodiesel melalui pemberian insentif.

Sejak mendapatkan mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, BPDP tidak hanya mengelola dana kelapa sawit, tetapi juga mendukung pengembangan komoditas kakao dan kelapa. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sektor perkebunan yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan tata kelola dana yang akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui Kunjungan Kerja Media 2026, BPDP berharap para jurnalis dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai rantai nilai industri sawit dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, informasi yang diperoleh langsung dari lapangan diharapkan dapat menghasilkan pemberitaan yang objektif dan berimbang terkait kontribusi industri sawit terhadap pembangunan nasional serta berbagai upaya menuju sektor perkebunan yang berkelanjutan. Bun (vibizmedia.com)

Bagikan:

Informasi Terkait
Populer
6a1d4b6f35e8d
Petani Sawit Keluhkan Besarnya Bea Keluar dan Pungutan Ekspor, Negara Dapat Rp 1000 per 1 Kg
686ca7e56fddb
Pajak Air Permukaan untuk Sawit Dikritik, Berpotensi Tekan Industri dan Investasi
TBS-sawit
Sawit dan Biofuel di Papua: Harga Mahal Transisi Energi Indonesia
kelapa_sawit_200500_big
Terkait Pembelian TBS Sawit, Ketum GAPKI Ingatkan Perusahaan di Siak Riau Tentang UU 18/2013
Terbaru
eddy_martono_PWI_GAPKI__
Dorong Pemahaman Bersama: Kelapa Sawit sebagai Komoditas Budidaya Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014
pasokan-kelapa-sawit-buat-bahan-baku-b50-1_169
BPS Buka-bukaan Nasib Ekspor Kelapa Sawit di Tengah Mandatori B50
emm
Industri Sawit Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah dan Penerimaan Negara
whatttt
Sawit dan Ekonomi Nasional, BPDP Libatkan Media dalam Edukasi Publik