Rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50, yang implementasinya masih ditunda hingga semester depan, dinilai belum memiliki dasar ekonomi yang kuat. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga bahkan menyarankan agar program tersebut tidak usah dipaksakan.
Pandangan yang cukup tegas ini disampaikan Sahat dalam diskusi pada acara “Konferensi Pers dan Buka Puasa Bersama” yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026. Tema ini tak kalah menarik dengan isu hangat mengenai kekhawatiran akan kondisi industri sawit nasional yang lebih dulu dibahas Ketua Umum GAPKI Eddy Martono saat menyampaikan keynote speech.
Menurut Sahat, dari sisi harga, biodiesel berbasis minyak sawit saat ini jauh lebih mahal dibandingkan bahan bakar fosil, sehingga peningkatan mandatori ke B50 tidak rasional secara ekonomi. “Saya lihat ada istilah di media, kalau tidak logis, di-skip saja. Ya, mungkin begitu. Saya tidak melihat logika ke B50 dari segi pricing-nya,” kata Sahat.
Ia menjelaskan, dengan harga CPO sekitar $920 per ton, biaya produksi FAME (fatty acid methyl ester) bisa mencapai sekitar $160–170 per barel. Angka tersebut jauh lebih mahal dibandingkan harga minyak mentah Brent yang saat ini berada di kisaran $70 per barel.
“Sekarang Brent oil sekitar $70. Kalau dikonversi menjadi solar sekitar $78–80. Jadi ada hampir 100 persen bedanya,” ujarnya. Karena itu, menurutnya, kebijakan peningkatan campuran biodiesel perlu dihitung ulang agar tidak membebani fiskal negara. “Poinnya, kalau tidak ada logikanya, di-skip saja. Jangan pergi ke B50,” tegasnya.
B25 dinilai paling rasional
Kepada elaeis.co usai acara, Sahat menyebut tingkat campuran biodiesel yang paling rasional sebenarnya adalah yang berada di bawah level B40, karena masih memberikan manfaat bagi industri sawit dan petani tanpa menimbulkan distorsi harga yang terlalu besar. “Yang paling logis itu dasarnya B25,” kata Sahat.
Ia mengakui bahwa program biodiesel sebelumnya, seperti B25 hingga B30, memang memberikan dampak positif bagi harga sawit dan petani. Namun jika campuran biodiesel terus dinaikkan hingga B50, menurutnya, dampak ekonominya justru bisa merugikan Indonesia.
Salah satunya adalah potensi berkurangnya ekspor minyak sawit karena sebagian besar produksi dialihkan ke pasar domestik. “Kalau kita ke B50 berarti ekspor kita berkurang, (CPO) di pasar global berkurang. Yang menikmati justru negara tetangga. Mereka jadi free rider,” katanya.
Sahat mengingatkan pula, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi pemerintah karena selisih harga antara biodiesel dan solar fosil semakin besar.
APROBI: implementasi B50 masih menunggu hasil uji jalan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Ernest Gunawan mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan uji jalan (road test) untuk implementasi B50. “Kementerian ESDM saat ini masih melakukan uji road test. Targetnya sekitar 50.000 kilometer dan hasilnya kemungkinan baru keluar sekitar Juni,” kata Ernest.
Menurut Ernest, program biodiesel di Indonesia hingga saat ini berjalan relatif sukses. Pada 2025, dari alokasi sekitar 15,6 juta kiloliter biodiesel, distribusi domestik mencapai 14,9 juta kiloliter atau sekitar 95,6 persen. “Itu bisa dikategorikan berhasil dalam implementasi B40 menurut Kementerian ESDM,” ujarnya. Untuk 2026, alokasi biodiesel masih berada di kisaran yang sama dengan asumsi penerapan B40.
Dari sisi kapasitas produksi, Ernest menyebut industri biodiesel Indonesia saat ini memiliki kapasitas terpasang sekitar 22 juta kiloliter setelah adanya tambahan satu anggota baru di APROBI. Namun, kapasitas produksi riil biasanya hanya sekitar 80 persen, sehingga produksi efektif hanya sekitar 17,6 juta kiloliter.
Jika B50 diterapkan secara penuh, kebutuhan biodiesel nasional diperkirakan mencapai sekitar 19,5 juta kiloliter, sehingga industri masih membutuhkan tambahan investasi kapasitas produksi. “Dengan kapasitas produksi sekitar 17,6 juta kiloliter, kita masih kurang sekitar 2 juta kiloliter,” kata Ernest.
Risiko gangguan pasokan dan infrastruktur
Selain kapasitas produksi, Ernest juga menyoroti potensi tantangan dari sisi infrastruktur distribusi bahan bakar. Ia mencontohkan, implementasi B50 berpotensi menimbulkan persoalan jika Pertamina harus memisahkan tangki penyimpanan antara B40 dan B50 untuk sektor yang berbeda.
“Apakah Pertamina punya tangki cukup untuk memisahkan B40 dan B50? Karena untuk industri dan otomotif itu berbeda. Dari sisi sarana mereka juga terbatas,” ujarnya.
Karena itu, APROBI menilai kebijakan peningkatan mandatori biodiesel harus dibahas secara komprehensif bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurut Ernest, langkah tersebut penting agar program biodiesel nasional tetap berjalan secara berkelanjutan. “Jangan sampai nanti di tengah jalan program ini harus dihentikan atau diturunkan lagi. Itu justru akan merugikan kita,” katanya.
Meski demikian, Ernest menegaskan bahwa industri biodiesel pada prinsipnya tetap mendukung kebijakan pemerintah. Namun implementasinya harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, hingga kesiapan infrastruktur distribusi. Bun (elaeis.co)
