Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengungkapkan sejumlah tantangan kritis yang kini membayangi industri kelapa sawit nasional. Mulai dari lonjakan konsumsi domestik, ancaman penurunan ekspor CPO, hingga urgensi kepastian hukum bagi kelangsungan investasi sawit di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy Martono dalam wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia.
Negara Importir Mulai Cemas, Pakistan Paling Terdampak
Implementasi mandatori biodiesel B50 yang meningkatkan konsumsi minyak sawit domestik kini mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan negara importir utama Indonesia.
Pakistan menjadi salah satu negara yang paling khawatir. Ketergantungan mereka terhadap pasokan CPO asal Indonesia begitu besar hingga dua menteri Pakistan sempat berencana terbang langsung ke Indonesia untuk bertemu dengan GAPKI dan membahas jaminan pasokan ke depan.
Eddy Martono mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh mengabaikan loyalitas negara-negara pembeli setia tersebut.
“Kalau mereka sudah beralih ke minyak nabati lain, belum tentu mudah bagi Indonesia merebut kembali pasar tersebut,” tegas Eddy Martono.
Ekspor Sawit RI Terancam Digeser Minyak Nabati Lain
Salah satu ancaman terbesar industri sawit Indonesia adalah persaingan ketat dengan komoditas minyak nabati lain di pasar global. Ketika harga CPO terlalu tinggi atau pasokan Indonesia berkurang, negara-negara pembeli berpotensi beralih ke minyak kedelai, minyak bunga matahari, maupun minyak rapeseed sebagai substitusi.
Meski Indonesia saat ini masih menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Eddy menegaskan posisi dominan tersebut tidak bisa dianggap permanen tanpa strategi produksi dan stabilitas harga yang solid.
Harga CPO Bisa Tembus USD 1.300 per Ton, Ini Risikonya
Peningkatan kebutuhan biodiesel domestik berpotensi mendorong harga CPO menembus angka USD 1.300 per ton. Meski terdengar menguntungkan bagi petani sawit dalam jangka pendek, Eddy Martono justru memperingatkan dampak negatif jangka panjangnya.
Apabila harga CPO terlalu tinggi, negara-negara pengimpor bisa memangkas volume impor dan beralih ke minyak nabati alternatif. Di sisi lain, jika produksi terus meningkat sementara ekspor justru turun, stok domestik akan membengkak dan menekan harga sawit dalam negeri.
“Bukan hanya petani, perusahaan pun bisa terdampak apabila harga dalam negeri akhirnya tertekan,” jelas Eddy Martono.
GAPKI Usulkan Mandatori Biodiesel yang Fleksibel
Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan kepentingan ekspor, GAPKI mengusulkan agar kebijakan mandatori biodiesel dibuat lebih adaptif terhadap dinamika pasar global.
Dalam kondisi ekspor meningkat, campuran biodiesel bisa diturunkan ke level B40 atau B35. Sebaliknya, saat kebutuhan energi domestik meningkat, mandatori dapat dinaikkan kembali ke B50.
Eddy mengambil contoh Brasil yang berhasil menerapkan skema fleksibel antara produksi gula dan etanol sesuai kondisi pasar — sebuah model yang dinilai relevan untuk diadaptasi Indonesia.
Program Replanting Sawit Rakyat Masih Terganjal Masalah Kawasan Hutan
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disebut sebagai solusi kunci untuk mendongkrak produktivitas sawit nasional. Namun program strategis ini masih menghadapi hambatan besar: banyak lahan sawit rakyat yang secara administratif masih masuk dalam kawasan hutan.
Akibatnya, jutaan petani sawit rakyat belum dapat mengakses dana bantuan replanting dari BPDP sebesar Rp60 juta per hektare. Eddy Martono mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih kawasan hutan agar program PSR bisa berjalan optimal dan produksi sawit nasional terus meningkat.
Hilirisasi Sawit Indonesia Capai Hasil Positif
Di tengah berbagai tantangan, Eddy Martono menyampaikan kabar positif: hilirisasi sawit Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Dari total ekspor sawit Indonesia yang mencapai sekitar 32 juta ton pada 2025, ekspor dalam bentuk CPO mentah hanya tidak sampai 3 juta ton. Sisanya sudah berupa produk hilir dan turunan kelapa sawit bernilai tambah tinggi.
Keberhasilan ini tidak lepas dari peran kebijakan mandatori biodiesel dan penerapan pungutan ekspor yang mendorong investasi masif di sektor hilir sawit.
Kepastian Hukum: Kunci Masa Depan Industri Sawit Nasional
Di balik prospek cerah industri sawit, Eddy Martono menegaskan bahwa tantangan terbesar yang harus segera diatasi adalah kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif.
Persoalan tumpang tindih kawasan hutan, ketidakjelasan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), hingga regulasi yang kerap berubah dinilai menghambat investasi jangka panjang di sektor perkebunan sawit.
Tanpa kepastian regulasi yang memadai, perusahaan akan ragu menanamkan modal untuk ekspansi maupun peremajaan kebun sawit.
Karena itu, GAPKI terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah — termasuk Kementerian Pertanian RI — agar berbagai persoalan industri sawit segera mendapat solusi konkret. Tujuan akhirnya satu: memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai pemimpin industri minyak sawit dunia. Bun (gapki.id)
