Prospek Ekspor CPO Indonesia Terjepit: Konflik Timur Tengah dan Kebijakan Domestik Menjadi Ancaman Ganda
Kondisi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi global, yang secara tidak langsung memberikan tekanan signifikan pada prospek ekspor komoditas andalan Indonesia ini.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah memberikan dampak ganda terhadap pasar CPO. Di satu sisi, eskalasi konflik ini mendorong kenaikan harga komoditas. Namun di sisi lain, perlambatan ekonomi global, terutama di negara-negara Asia yang menjadi tujuan ekspor utama, justru menekan permintaan.
“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” ujar Faisal.
Situasi ini menciptakan dilema bagi volume ekspor CPO Indonesia. Meskipun kenaikan harga dapat menahan penurunan nilai ekspor, potensi penurunan volume akibat permintaan yang melemah tetap menjadi ancaman. Faisal memprediksi bahwa secara keseluruhan, dampaknya mungkin bersifat relatif berimbang, namun volatilitas tetap tinggi.
Selain faktor eksternal dari Timur Tengah, tekanan terhadap sektor CPO juga datang dari dalam negeri. Faisal menyoroti dua isu utama: penurunan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan peningkatan permintaan domestik.
- Penurunan Produktivitas: Tingkat produktivitas kelapa sawit di Indonesia cenderung mengalami penurunan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim dan praktik perkebunan.
- Peningkatan Permintaan Domestik: Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penggunaan CPO di dalam negeri, seperti program biodiesel, turut meningkatkan permintaan domestik. Hal ini, menurut Faisal, juga berkontribusi pada kenaikan harga CPO.
Sebuah dokumen analisis dari Core Insight berjudul “Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah” memperkuat kekhawatiran ini. Eskalasi konflik Iran disebut sebagai ancaman nyata yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Mengingat sekitar 80% perdagangan minyak dan gas global melewati Selat Hormuz, gangguan pada jalur vital ini dapat memicu lonjakan harga energi global dan memperparah tekanan inflasi di berbagai negara. Lebih jauh lagi, penutupan Selat Hormuz berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.
Pungutan Ekspor CPO: Beban Baru bagi Petani dan Ancaman Daya Saing
Di tengah ketidakpastian global tersebut, kebijakan domestik berupa kenaikan pungutan ekspor CPO justru menuai kritik tajam dari para petani. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak kenaikan tarif pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendanai program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menjadi B50.
Namun, SPKS berpendapat bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada petani. Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa kenaikan pungutan ekspor berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat produsen.
“Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut,” ujar Sabarudin.
Berdasarkan kajian akademis yang dirujuk oleh SPKS dari Prananta Center Universitas Indonesia, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram. Dengan kenaikan tarif sebesar 2,5% yang direncanakan pemerintah, penurunan harga TBS di tingkat petani diperkirakan mencapai Rp500 hingga Rp800 per kilogram. Angka ini sangat signifikan mengingat margin keuntungan petani kelapa sawit yang umumnya sudah relatif tipis.
Situasi ini diperparah dengan kondisi saat ini di mana petani sawit juga tengah menghadapi kenaikan biaya produksi. Harga pupuk dan berbagai kebutuhan operasional kebun lainnya terus meningkat, sehingga semakin mempersempit ruang gerak petani dalam menjaga keberlanjutan usaha mereka.
Sementara itu, konflik di Timur Tengah turut memperburuk kondisi melalui jalur yang berbeda. Lonjakan harga energi global berpotensi meningkatkan biaya logistik dan distribusi ekspor CPO. Hal ini tentu saja akan menekan daya saing CPO Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, sektor sawit Indonesia menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi domestik maupun global.
Ancaman Kerugian Triliunan Rupiah dan Risiko Jangka Panjang
SPKS memperingatkan bahwa dampak dari kenaikan pungutan ekspor tidak hanya dirasakan oleh petani secara individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala nasional. Perhitungan organisasi tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga TBS secara agregat dapat menyebabkan kerugian bagi petani sawit mencapai Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan. Jika tren ini berlanjut selama setahun penuh, total kerugian dapat menembus angka Rp1,2 triliun.
Nilai kerugian ini mencerminkan besarnya kontribusi sektor sawit rakyat terhadap perekonomian nasional dan tingginya sensitivitas sektor ini terhadap kebijakan fiskal. SPKS menilai bahwa tekanan berlapis yang dihadapi petani saat ini berisiko menurunkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada stabilitas pasokan bahan baku industri sawit nasional, baik untuk kebutuhan ekspor maupun program biodiesel di dalam negeri.
“Kebijakan ini justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi,” tegas Sabarudin.
Lebih lanjut, SPKS berpendapat bahwa kebijakan peningkatan pungutan ekspor perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan distorsi pada rantai nilai industri sawit. Meskipun tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mendukung program energi terbarukan melalui biodiesel, implementasinya dinilai tidak boleh mengorbankan sektor hulu, yang merupakan tulang punggung pasokan.
Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara kepentingan hilirisasi industri sawit dan perlindungan terhadap petani menjadi semakin krusial. Apalagi, konflik di Timur Tengah berpotensi memperpanjang volatilitas harga energi dan memperburuk kondisi perdagangan komoditas global, yang semuanya akan berdampak pada sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Bun (indonesiakini.id)
