JAKARTA – Indonesia dan Malaysia diketahui sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kedua negara berkomitmen untuk memerangi diskriminasi terhadap komoditas tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan konferensi pers bersama Perdana Menteri Kerajaan Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim.
“Kita juga bersepakat memperkuat kerja sama melalui Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/1/2023) seperti ditulis detik.
Sebagai informasi, sejak lama memang terjadi diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE). Dalam catatan detikcom pemerintah Indonesia sendiri resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Gugatan diajukan melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss. Pengajuan gugatan untuk kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE yang dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga merespons positif minat perusahaan-perusahaan Malaysia berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya menyambut baik minat investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru, Nusantara,” kata Jokowi.
Sebelum keterangan pers bersama dimulai, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz menyerahkan 11 letter of intent kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Tercatat ada 10 perusahaan Malaysia yang tertarik berinvestasi di IKN.
Menurut Jokowi, perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, kontstruksi dan properti. Selain itu juga terdapat MoU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor dan impor, energi hijau dan pengembangan industri baterai.
