Indonesia telah menerapkan program mandatori biodiesel B50 sejak awal Juli 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi volume ekspor produk minyak kelapa sawit.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan dampaknya diperkirakan baru dapat dirasakan pada paruh kedua atau semester II-2026.
“Untuk yang penerapan B50 yang akan dimulai kita tahu bersama pada bulan Juli 2026, ini cenderung berpotensi akan mempengaruhi volume ekspor produk minyak kelapa sawit Indonesia. Khususnya nanti pada Semester II di tahun 2026,” ujar Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).
Kendati demikian, Ateng menjelaskan pihaknya masih memantau sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja ekspor nasional. Menurutnya, BPS tidak melakukan estimasi atau perkiraan, melainkan mencermati berbagai variabel yang bergerak di lapangan.
Adapun sejumlah variabel yang perlu dikaji secara mendalam untuk melihat dampak dari kebijakan B50, meliputi data produksi dan persediaan minyak sawit, peningkatan permintaan di pasar domestik, hingga pergerakan harga minyak sawit baik di tingkat domestik maupun internasional.
“Itu beberapa ya variable yang perlu untuk dicermati dalam rangka tadi melakukan perkiraan dan estimasi dan BPS tidak melakukan estimasi ataupun perkiraan,” imbuh Ateng.
Sementara itu, untuk kinerja ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan berbagai fraksinya atau yang memiliki kode HS 1511 selama Semester I 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,32% secara kumulatif. Namun, pertumbuhan ini tercatat mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Ini artinya nilai ekspor CPO pada Semester I ini masih mengalami kenaikan ya, tadi 7,35%. Namun saya ulangi jika pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun 2025 maka pertumbuhan pada Semester I tahun 2026 mengalami perlambatan. Jadi kalau tadinya tumbuh cepat sekarang tumbuh di bawahnya. Sama-sama tumbuh tetapi tumbuhnya mengalami perlambatan,” beber Ateng. Bun (finance.detik.com)
