Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menilai Indonesia perlu memperkuat diplomasi kelapa sawit agar tidak sekadar merespons sengketa dagang, tetapi mampu mengantisipasi munculnya berbagai hambatan perdagangan yang berpotensi mengganggu daya saing komoditas tersebut di pasar global.
Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung mengatakan, diplomasi sawit seharusnya dijalankan secara proaktif sebagai instrumen market intelligence yang mampu mendeteksi dan meredam potensi kebijakan diskriminatif sejak masih dalam tahap perumusan di negara tujuan ekspor.
“Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence,” ujar Tungkot di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut dia, keberhasilan diplomasi sawit tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah memenangkan atau menyelesaikan sengketa perdagangan, tetapi juga dari efektivitas mencegah lahirnya regulasi yang dapat menghambat akses pasar ekspor Indonesia.
Tungkot menilai langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan hasil positif, terutama melalui strategi diversifikasi pasar ekspor. Upaya tersebut dinilai berhasil mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya Uni Eropa.
Saat ini, ekspor minyak sawit Indonesia telah menjangkau berbagai negara, mulai dari India, China, Pakistan, Bangladesh, kawasan Afrika, Uni Eropa hingga Amerika Utara.
“Pangsa Uni Eropa bagai tujuan ekspor kita tinggal 8%-10%. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit di tingkat internasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara-negara importir utama, partisipasi dalam misi dagang untuk memperluas pasar, litigasi dan advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye positif di media internasional, hingga dukungan terhadap berbagai forum sawit internasional.
Sementara itu, Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University Puspo Edi Giriwono menilai diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis karena berbagai hambatan perdagangan berbasis isu keberlanjutan terus bermunculan.
Menurutnya, sejumlah standar keberlanjutan di pasar internasional masih cenderung membebankan persyaratan lebih ketat kepada minyak sawit dibandingkan minyak nabati lain.
“Contohnya kenapa kok hanya minyak sawit yang harus sustainable, harus tidak boleh ada deforestasi baru boleh masuk pasar Eropa? Padahal minyak kedelai diproduksi Brasil yang juga masih melakukan deforestasi, tetapi aturan itu tidak diberlakukan,” ujarnya.
Meski demikian, Puspo mengingatkan bahwa penguatan diplomasi harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola industri sawit di dalam negeri. Menurutnya, peningkatan daya saing akan lebih kuat apabila didukung praktik produksi yang memenuhi prinsip keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial.
“Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya,” katanya. Bun (amp.kontan.co.id)
