Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi data 10 perusahaan sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.
“Saya ambil 10 terbesar, semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Angka yang beredar kerugian negara diperkirakan mencapai US$ 84 juta atau Rp 1,48 triliun (kurs Rp 17.700) akibat praktek tersebut. Purbaya menduga potensi nilai kerugian tersebut bisa jauh lebih besar jika praktek serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.
“(US$ 84 juta) dari yang itu saja, dari sampel yang diambil. Kalau dari semuanya ya pasti lebih besar karena kan itu hanya sedikit saja tiga kapal,” tutur Purbaya.
“Kalau semua, iya (lebih dari US$ 84 juta). Itu kan cuma yang disampel, yang disampel segitu. Kalau dirandom, hasilnya seperti itu 10,” tambah Purbaya.
Purbaya sendiri sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait daftar perusahaan sawit yang diduga melakukan praktik manipulasi harga ekspor. Jika kasus under invoicing ini terungkap dan diproses, dampaknya akan sangat bagus bagi penerimaan negara.
Modus yang ditemukan yakni perusahaan mengekspor produk ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.
Purbaya mencontohkan salah satu perusahaan dalam sampel tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar US$ 2,6 juta, sementara nilai impor yang tercatat di Amerika Serikat (AS) mencapai US$ 4,2 juta.
“Nggak mau sebut perusahaannya ya saya. Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya US$ 2,6 juta, impornya di sana US$ 4,2 juta, jadi 57% bedanya. Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan di sini ekspornya US$ 1,44 juta, di sana US$ 4 jutaan, berubah harga 200%,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Bun (finance.detik.com)
