Perusahaan Sawit di Sulteng Kuasai 200 Ribu Hektar lahan Tanpa HGU, Safri: Negara Dirugikan Rakyat

PALU- Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menanggapi rencana Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid yang akan memberikan sanksi denda pajak kepada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan jumlah lahan sekitar 2,5 juta hektar.

Safri meminta agar evaluasi dan penertiban 537 perusahaan tersebut tidak hanya berupa pemberian sanksi denda pajak semata. tetapi, Menteri ATR/BPN harus tegas dan berani mencabut IUP dan HGU mereka.

“Evaluasi dan penertiban ini jangan hanya sebatas pemberian sanksi berupa denda pajak, tetapi kita ingin Menteri ATR/BPN, Sahabat Nusron bisa tegas dan berani untuk mencabut IUP dan HGU mereka,” ujarnya kepada awak media, Jumat (15/11/2024).

Safri menyayangkan masih banyaknya perusahaan sawit tidak memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) terutama yang beroperasi di Sulawesi Tengah. Politisi PKB ini mengungkapkan ada sekitar 200 ribu hektar lahan sawit di Sulteng tidak memiliki HGU.

Baca Juga:  Secara Aklamasi, Setiyono Kembali Pimpin Aspekpir Indonesia Periode 2023-2028

Ini sangat disayangkan, negara dirugikan oleh pengusaha sawit yang tidak patuh dan bermain-main dengan hukum. Sementara rakyat yang selama ini taat membayar pajak, dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan hak-hak mereka,” ucapnya.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sulteng ini juga mendesak Menteri ATR/BPN untuk membereskan perusahaan sawit yang telah berpuluh tahun mencaplok dan menguasai tanah masyarakat tanpa izin seperti yang terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Tengah.

“Kami juga mendesak Sahabat Nusron untuk membereskan perusahaan yang sudah berpuluh tahun mencaplok dan menguasai tanah masyarakat tanpa izin, khususnya yang terjadi di Sulteng. Bagi kami ini penting untuk segera disikapi, agar menghindari konflik antara masyarakat dan perusahaan,” pungkas Safri. (Kompas.tv).

Bagikan:

Informasi Terkait
Populer
Gambar03
Aspekpir Apresiasi BPDP yang Fasilitasi Petani Sawit Plasma Hadiri IPOC 2026 di Bali
pasokan-kelapa-sawit-buat-bahan-baku-b50-1_169
BPS Buka-bukaan Nasib Ekspor Kelapa Sawit di Tengah Mandatori B50
sawit-Xx91_large
Gapki Buka Suara soal 10 Perusahaan Sawit Diduga Manipulasi Ekspor
9sb1k4hf3g3d7nm
Dukungan Pemerintah Fakfak pada Industri Kelapa Sawit
Terbaru
Gambar03
Aspekpir Apresiasi BPDP yang Fasilitasi Petani Sawit Plasma Hadiri IPOC 2026 di Bali
niaa
Didukung BPDP dalam Perluas Wawasan dan Jajaki Peluang Industri Sawit, Sejumlah Pengurus Aspek-Pir Hadiri IPOC 2026
eddy_martono_PWI_GAPKI__
Dorong Pemahaman Bersama: Kelapa Sawit sebagai Komoditas Budidaya Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014
pasokan-kelapa-sawit-buat-bahan-baku-b50-1_169
BPS Buka-bukaan Nasib Ekspor Kelapa Sawit di Tengah Mandatori B50