Jakarta – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan diperlukan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan untuk mendukung kelancaran salah satu program ketahanan energi Indonesia, yakni penggunaan biodiesel.
“Pengembangan industri biodiesel sangat tergantung pada keberhasilan membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan,” ujar Yeka saat memberi paparan terkait pencegahan malaadministrasi dalam layanan tata kelola industri kelapa sawit di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin.
Minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bahan baku dalam pembuatan biodiesel.
Terkait hal tersebut, Yeka menyarankan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan biodiesel guna mencapai ketahanan energi.
Perbaikan tersebut meliputi penyusunan peta jalan rencana peningkatan program biodiesel dari B35 ke B40 atau B50 dengan memastikan perihal ketersediaan pasokan bahan baku, dalam hal ini CPO, yang mencukupi; kesiapan infrastruktur produsen biodiesel; optimalisasi uji coba kelaikan penggunaan biodiesel alat transportasi; serta keberlanjutan pengelolaan dana pungutan ekspor produk sawit.
Lebih lanjut, Yeka menyoroti permasalahan anggaran untuk program biodiesel.
Apabila program biodiesel semakin diperbesar, yakni dari B40 ke B50, maka jumlah ekspor kelapa sawit dikhawatirkan berkurang sehingga terjadi penurunan pendapatan dari ekspor.
Sementara itu, lanjut Yeka, jumlah biaya insentif yang harus ditanggung untuk program biodiesel akan semakin besar.
Dengan demikian, bila program biodiesel tidak diikuti dengan pertambahan produktivitas kelapa sawit maka akan berdampak pada berkurangnya ekspor.
“Kalau ekspor semakin berkurang, maka insentif biodiesel akan semakin menurun dan beban APBN semakin besar. Ini yang harus diperhitungkan secara komprehensif,” kata Yeka.
Dalam agenda Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50 persen pada 2025, dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama.
“Saat ini kami ada di antara 35-40 persen (kapasitas produksi) dan ingin meningkatkan menjadi 50 persen pada 2025,” kata Prabowo seperti disimak dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Senin. (antaranews.com)
