JAKARTA – Industri pengolahan kelapa sawit masih menjadi sasaran sektor penyaluran kredit perbankan.
Hal ini juga seiring dengan dukungan pemerintah pada industri hilirisasi, yang salah satunya sektor pengolahan minyak sawit atau palm oil.
Maklum, wilayah perkebunan sawit di Indonesia saja sudah meningkat 69,63% selama lebih dari satu dekade, hingga menjadi 15,44 juta hektare pada tahun 2023 yang tersebar di lebih dari 30 provinsi di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Surveillance Perbankan Indonesia di Kuartal III-2024, sampai dengan September 2024, sektor industri pengolahan kelapa sawit pertumbuhan penyaluran kredit kepada industri pengolahan kelapa sawit menjadi pendorong utama pertumbuhan penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang memiliki porsinya cukup besar yakni 6,83% dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 517,92 triliun per September 2024, tumbuh 7,78% yoy.
Sebagai pendorong utama, penyaluran kredit perbankan ke sektor industri pengolahan kelapa sawit tumbuh 10,39% yoy, naik signifikan dibandingkan periode tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,12%.
Di samping itu, terkait hilirisasi untuk subsektor industri pengolahan kelapa sawit, logam non besi dan manufaktur elektronik tumbuh tinggi sebesar 15,29% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 6,64% yoy.
Secara porsi penyaluran kredit, persentase penyaluran kredit kepada subsektor pengolahan kelapa sawit, logam non besi, dan manufaktur elektronik adalah sebesar 17,96% terhadap total kredit kepada industri pengolahan dan 2,74% terhadap total penyaluran kredit secara.
Hal ini menunjukkan kontribusi penyaluran kredit kepada subsektor pengolahan industri yang berkaitan dengan hilirisasi cukup signifikan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi perbankan terhadap sektor ini.
Sumatra Utara menjadi salah satu provinsi di Sumatra yang mendominasi penyaluran kredit perbankan dengan porsi sebesar 26,90%, yakni mencapai Rp 21,17 triliun atau tumbuh 8,35% yoy dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sempat kontraksi 0,89% yoy.
Dalam laporan OJK, kenaikan ini terutama berasal dari sektor pertanian, yakni subsektor perkebunan kelapa sawit, sebagai dampak dari meningkatnya permintaan Crude Palm Oil (CPO) di pasar perdagangan global serta kenaikan harga komoditas tersebut.
Selain itu, upaya peningkatan produktivitas dan perluasan lahan di Sumatra Utara turut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan kredit pada subsektor ini.
Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan, akan berencana memperluas wilayah perkebunan sawit di Indonesia.
Padahal hati-hati pemerhati lingkungan dan hutan telah mengatakan, meluasnya perluasan perkebunan sawit akan lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada manfaatnya.
Pasalnya, dengan meluasnya lahan perkebunan sawit, maka hutan yang menjadi paru-paru dunia dan penghasil oksigen terbesar di dunia ini, mau tidak mau akan berkurang karena dibabat habis demi membuka lahan sawit.
Manajer Sebelumnya Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan bahwa rencana ini akan memperpanjang rantai konflik agraria, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, bencana ekologis dan korupsi di sektor sawit.
Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan aset strategis negara.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian Indonesia di sektor pangan dan energi, sehingga seluruh pihak diminta untuk menjaga komoditas tersebut.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengatakan, pernyataan Presiden tersebut memiliki visi yang jelas dengan menjadikan sawit sebagai strategi komoditas yang wajib dijaga seluruh komponen bangsa. Ia bilang program kemandirian energi, seperti B40 dan B50, sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utamanya.
“Dengan dukungan aparat penegak hukum, masalah penjarahan dapat dihentikan, sehingga ada kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha,” ungkpa Eddy belum lama ini.
Dari sisi perbankan, sejumlah bank tanah air juga terus mendorong hilirisasi, termasuk dengan menyalurkan kredit ke sektor pengolahan kelapa sawit.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) misalnya, jika melihat laporan presentasi BNI pada Kuartal IV-2024, penyaluran kredit ke industri hilirasasi salah satunya minyak sawit atau pengolahan minyak sawit, memiliki porsi kredit secara bank hanya sebesar 7,3% dari total kredit BNI .
Jika dihitung, penyaluran kredit tersebut sekitar Rp 55,6 triliun dari total kredit BNI (bank only) sebesar Rp 761,6 triliun sampai per Desember 2024. (Kontan.co.id)
