Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memperingatkan dampak serius jika wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun benar-benar direalisasikan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghantam jutaan petani sawit swadaya di berbagai daerah.
Petani sawit swadaya sendiri merupakan kelompok pekebun kecil yang mengelola lahannya secara mandiri, tanpa terikat kemitraan dengan perusahaan besar. Apkasindo mencatat, dari total 6,87 juta hektare kebun petani, sekitar 93,2% dikelola oleh petani swadaya.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menegaskan risiko besar yang bisa muncul jika pabrik sawit komersial ditutup.
“Petani swadaya atau petani mandiri, bisa dibayangkan akan terjadi chaos jika pabrik kelapa sawit komersil benar-benar ditutup,” kata Gulat dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam industri sawit terdapat dua kelompok utama petani, yakni petani bermitra, baik plasma maupun swadaya, dan petani swadaya mandiri yang tidak memiliki ikatan dengan perusahaan.
Menurutnya, keberadaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun selama ini justru membantu menjaga keseimbangan pasar tandan buah segar (TBS). Pabrik jenis ini membuat harga TBS di tingkat petani menjadi lebih kompetitif sekaligus menjaga stabilitas pasokan.
Selain itu, pabrik sawit komersial juga berperan dalam mengurai antrean penjualan TBS. Pasalnya, pabrik konvensional cenderung memprioritaskan buah dari kebun inti dan mitra plasmanya, sehingga petani mandiri sering harus menunggu lebih lama.
Lebih jauh, kehadiran pabrik kelapa sawit komersial dinilai mendorong persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit dan mencegah dominasi pasar oleh segelintir pihak.
“Tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik. Sekarang ini yang dibutuhkan bagaimana upaya supaya semua pabrik kelapa sawit konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi,” tutur dia.
Gulat bahkan menduga, isu penutupan pabrik kelapa sawit tanpa kebun sengaja diangkat oleh pihak tertentu yang ingin menguasai rantai perdagangan sawit.
Di sisi lain, ia menekankan pabrik sawit komersial juga berkontribusi pada ekonomi daerah melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan perputaran uang di masyarakat.
Sebagai solusi, Apkasindo mengusulkan pemerintah mewajibkan seluruh pabrik kelapa sawit menjalin kemitraan dengan petani, dengan porsi minimal 20% bahan baku berasal dari TBS petani.
Dengan skema tersebut, pasokan TBS diharapkan lebih terjamin sekaligus memastikan harga mengikuti ketetapan Dinas Perkebunan di masing-masing daerah.
“Usulan skema kemitraan yang disampaikan Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, pabrik kelapa sawit komersil, petani sawit swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS,” ujar Gulat.
Sebagai catatan, wacana penutupan pabrik kelapa sawit tanpa kebun kini tengah bergulir hingga ke pemerintah pusat. Di sisi lain, ada pandangan yang menyebut keberadaan pabrik jenis tersebut memicu persaingan ketat dalam perebutan pasokan TBS di lapangan. Bun (cnbcindonesia.com)
