Menurut Eddy awalnya pihaknya kaget dengan kebijakan ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), soalnya asosiasi sama sekali tidak dilibatkan oleh pemerintah untuk rencana besar ini. “Keterlibatan rakyat di dalam industri sawit ini amat besar. Mestinya mereka diajak bicara, ini mereka tidak diajak bicara, tiba-tiba diumumkan oleh Bapak Presiden. Kemudian waktu kita cek perangkatnya di DSI ternyata belum siap,” katanya.
Menurut Eddy mestinya untuk menerapkan ide ini tidak bisa terburu-buru. DSI harus menyiapkan perangkat dan aturan mainnya. Dan asosiasi industri harus dilibatkan dalam penyusunan regulasinya. “Dalam masa transisi ini kita berharap bisa dilibatkan. Karena kita ekspor lebih ke 160 negara. Sangat besar karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar dunia,” katanya.
Asosiasi penting untuk dilibatkan agar saat aturan diterapkan sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan selama ini. Jadi tujuan penyatuan ekspor satu pintu ini bisa tercapai. Antara lain mengurangi kebocoran dan meningkatkan devisa negara.
Sampai saat ini Eddy Martono masih menunggu pihak DSI menyiapkan segala sesuatunya. “Mekanismenya harus siap dan dalam membangun sistemnya harus melibatkan pelaku usaha terkait agar aturan sesuai dengan yang berjalan. Dan DSI harus benar-benar siap jangan sampai malah terjadi bottleneck dengan sistem satu pintu ini,” katanya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dari VOI yang menemuinya di Kantor Pusat GAPKI, Tanah Abang, Jakarta, 5 Juni 2026.
Belakangan ini para pelaku usaha lagi hangat membahas soal rencana Presiden Prabowo menyatukan ekspor sumber daya alam lewat satu pintu BUMN, yaitu Danantara (DSI). Jujur, dari kacamata pengusaha sawit, kebijakan ini berita baik, berita buruk, atau justru bikin deg-degan?
Memang awalnya bikin panik pengusaha lokal, importir, maupun pihak luar negeri. Karena mendadak sekali dan kita tidak dilibatkan dalam prosesnya. Soalnya industri sawit itu penting, sebagai penopang ekonomi Indonesia yang luar biasa. Setiap krisis selalu jadi penyelamat. Bahkan terakhir di saat COVID-19 di mana industri lain terkapar, kita justru memberikan sumbangsih individu yang sangat besar. Sampai 39,1 miliar USD. Artinya kalau kurs yang waktu itu, itu sudah 600 triliun rupiah. Apalagi kalau kurs sekarang. Jadi industri ini sangat penting.
Industri ini juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar, ada 16,2 juta manusia Indonesia. Berikutnya adalah sawit ini 41% milik rakyat, ini sangat besar keterlibatan rakyat di dalam industri ini. Nah, ini mereka tidak diajak bicara, tiba-tiba diumumkan oleh Bapak Presiden. Kemudian waktu kita cek perangkatnya belum siap.
Saat ini apakah sudah berjalan?
Sekarang alhamdulillah sudah berjalan mulai 1 Juni. Awalnya harga CPO (Crude Palm Oil) langsung drop. Nggak ada yang beli, mereka pada takut kan. Tapi setelah clear, sekarang mereka berjalan seperti biasa. Soalnya cuma lapor saja ke DSI. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pasar sempat bergejolak. Artinya mereka menunggu kepastian. Dalam masa transisi ini kita berharap bisa dilibatkan. Karena kita ekspor lebih ke 160 negara. Sangat besar karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Ini harus di-handle dengan baik, sekarang kan sudah berjalan tata kelolanya dengan baik. Dan untuk mendapatkan pasar serta menciptakan pasar itu butuh waktu. Tidak bisa 1–2 bulan selesai, bertahun-tahun. Ini harus dijaga. Ekspor kita sudah 90% dalam bentuk hilir, hilirisasi sudah jalan. Jadi ini sangat luar biasa.
Dengan skema seperti ini, apakah proses ekspor itu amat pelik?
Ya, perlu diingat juga ekspor itu walaupun industrinya sama di negara sana, misalnya di negara yang sama, itu pesanannya bisa beda, spesifikasinya bisa beda. Mereka punya formula sendiri dan mereka minta dirahasiakan. Ini harus dijaga permintaan pasar, makanya kami minta dilibatkan. Karena jangan sampai nanti mereka membuat aturan sementara tidak cocok dengan yang sudah ada selama ini.
Ingat, petani memasukkan buah ke pabrik butuh waktu maksimum 2×24 jam. Begitu lebih dari itu, kualitasnya turun. Dan di dalam pabrik-pabrik itu, kita menyediakan tangki-tangki yang besar. Paling tinggi 3 ribu sampai 6 ribu ton. Kenapa kecil-kecil sekitar 3 ribu? Karena supaya mengalir. Minyak sawit kalau disimpan harus dipanaskan. Kalau pemanasnya salah bisa gosong, kualitasnya turun, atau asam lemak bebasnya (FFA/Free Fatty Acid) naik. Itu harus dijaga. Kalau nanti terjadi stagnasi, efeknya sampai ke mana-mana. Ini yang kita jaga.
Jadi itu alasan realistisnya mengapa asosiasi minta dilibatkan?
Kita minta dilibatkan dalam pembuatan platform misalnya. Yang kedua, kalau memang mau melakukan ini harusnya bertahap. Sesuai dengan kesiapan DSI sebagai gerbang yang akan jadi tempat ekspor satu pintu.
Secara sederhana, bagaimana perbedaan alurnya ketika teman-teman masih mengekspor sendiri dengan lewat DSI?
Tadi saya sudah lihat PP 24 itu, memang semuanya ekspor harus lewat DSI. Dan ternyata DSI juga akan mengambil margin (keuntungan) yang wajar. Selama DSI itu benar-benar mampu dan siap, tidak ada masalah seharusnya. Tetapi kalau memang nanti ternyata DSI belum siap, ini yang bahaya. Makanya saya bilang bertahap saja. Jadi kalau memang nanti benar-benar mampu dan memang siap, silakan. Saya rasa juga teman-teman tidak keberatan.
Tapi ingat, margin itu berarti menambah biaya. Yang tadinya langsung kepada importir, kemudian melalui DSI. Ini akan menekan harga CPO dalam negeri, ujungnya TBS (Tandan Buah Segar) juga demikian, akan turun. Nah jangan salah, kita sekarang sebagai penentu harga loh, kita produsen terbesar. Kita ada mandatori biodiesel. Begitu kita naikkan mandatori saja, harga sudah bergejolak di luar, naik.
Nah, justru sekarang dengan biodiesel itu harga terjaga. Artinya sekarang ini, kalau kita batuk saja, harga CPO atau minyak sawit di dunia sudah berubah. Presiden bicara apa saja sudah bisa berubah. GAPKI bicara saja juga bisa berubah. Artinya kita sudah mengendalikan harga.
Kalau begitu, sebagai produsen CPO terbesar kita sudah menjadi penentu harga?
Kita tidak bisa menentukan harga secara mutlak. Seperti contoh yang dimaksud saya mengendalikan oke, kalau menentukan begini: Misalnya harga internasional 1.100 USD. Kemudian kita bilang, “Gak bisa, kita jual harus 1.200 USD.” Ya tak laku, tak ada yang beli. Kenapa? Karena harga internasionalnya 1.100 USD.
Perlu diketahui bahwa minyak sawit itu bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Ada pesaing yang lain: minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, minyak jagung, dan minyak kacang. Yang paling besar memang sawit yang menguasai pangsa pasar 39%. Minyak kedelai 29%. Untuk minyak sawit, produsen lain adalah Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka bisa menggantikan dengan minyak nabati lain apabila harga tidak cocok. Kejadian 2024 saat harga minyak sawit lebih tinggi dari minyak nabati yang lain, ekspor kita turun. Jadi kalau mengendalikan, iya. Tapi menentukan, tidak bisa.
Berikut adalah naskah kelanjutan wawancara yang sudah diperbaiki dari segi typo, ejaan, tanda baca, serta penulisan istilah ekonomi dan sains agar lebih profesional, rapi, dan konsisten:
Kalau tidak bisa menentukan, siapa yang menentukan harga CPO dunia? Dulu katanya Bursa Rotterdam dan Bursa Malaysia?
Penentuannya adalah market (pasar). Rotterdam dan Malaysia itu sebagai tempat transaksi saja. Tetapi yang menentukan pasar adalah mekanisme pasar. Kita sekarang ini belum punya tempat transaksi, yaitu bursanya. Bursa kita masih baru, sedangkan Rotterdam dan Malaysia sudah lama. Kita harus bangun dan besarkan bursa ini, ke depan transaksinya bisa pakai bursa di Indonesia. Sekarang bursa yang dipakai untuk transaksi minyak nabati khususnya sawit hanya Rotterdam dan Malaysia. Tetapi mereka tidak bisa mengendalikan harga, tetap kita karena kita produsen terbesar.
Ada OPEC untuk organisasi negara pengekspor minyak mentah, di sawit apakah ada?
Ada, CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries / Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit), yaitu organisasi antar-pemerintah yang didirikan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015. Kantor pusat organisasi ini terletak di Jakarta.
Ide untuk memusatkan ekspor SDA satu pintu ini karena Presiden Prabowo mensinyalir adanya kebocoran. Bagaimana Anda menanggapi sinyalemen ini?
Isunya memang karena ada kebocoran atau ada under-invoicing (penurunan nilai faktur). Terus terang memang anggota kami ada yang sedang diperiksa, sudah dua bulan lebih. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa, apakah benar ada atau tidak. Indikator yang kedua itu bisa nanti diketahui setelah ekspor dipegang oleh DSI nanti. Apakah pendapatan devisa akan naik, pajak juga akan naik.
Jadi kalau menurut pengamatan Anda sebagai Ketua Umum GAPKI, praktik seperti ini itu memang lazim dilakukan atau seperti apa?
Seharusnya tidak lazim karena melakukan pelanggaran hukum. Tetapi memang kalau saya lihat di laporan yang digunakan, kan dari Next itu, bukan hanya under-invoicing, tapi ada over-invoicing (penaikan nilai faktur) juga. Kalau over-invoicing yang diuntungkan negara. Makanya mesti dipelajari betul sebenarnya apa yang terjadi itu. Makanya kita tunggu saja.
Yang kedua, transfer pricing, itu legal kalau sekarang. Kenapa legal? Karena untuk perusahaan-perusahaan satu grup, mereka itu supaya tidak terjadi kecurangan sudah ada aturannya. Harga itu ditentukan lewat apa? Reuters.
Beberapa ekonom khawatir ekspor satu pintu ini bisa menciptakan “monopoli baru” oleh DSI. Bagaimana Anda melihatnya?
Memang kami sudah menyampaikan surat bersama APINDO, Asosiasi Pertambangan Batu Bara, dan Asosiasi Nikel, bahwa jangan sampai nanti terjadi monopsoni oleh DSI. Monopsoni adalah monopoli pembelian. Monopoli yang mengekspor. Nah, apakah ini melanggar WTO atau tidak? Karena ini mesti dipelajari juga, karena kita anggota WTO. Kalau melanggar, kita digugat.
Dugaannya akan ada transaksi under the table (di bawah meja), pembeli tertentu didahulukan atau sebaliknya. Bagaimana Anda melihatnya?
Ya itu memang kemungkinan terjadi, bisa saja terjadi. Makanya memang saya sampaikan tadi, dalam proses transisi ini untuk persiapan mekanisme kami harus dilibatkan, supaya betul-betul nanti ada platform yang bisa memeriksa dugaan kecurangan yang ada. DSI yang harus mengawasi ini.
Bagaimana dengan perusahaan yang sudah punya kontrak jangka panjang dengan pihak ketiga di luar?
Kami mengajukan kepada pemerintah, minta supaya yang sudah kontrak jangka panjang harus tetap berjalan. Jangan dipotong di tengah jalan, tinggal nanti persisnya kita lapor kepada DSI.
Indonesia adalah negara pengekspor sawit terbesar di dunia. Tahun terakhir berapa angka ekspor kita?
Tahun lalu ekspor kita itu sekitar 32 juta ton, 90% dalam bentuk hilir. Yang 10% itu masih dalam bentuk bahan baku, CPO atau CPKO (Crude Palm Kernel Oil). Itu hanya ke India dan Malaysia. Malaysia kecil, yang agak besar India. Kenapa India? Karena mereka punya industri. Dan itu pajaknya sangat tinggi dari kita untuk bahan baku.
Kalau dipresentase, berapa persen dari kebutuhan dunia yang dipenuhi Indonesia?
Hampir sekitar 57% sawit dunia itu dari Indonesia. Tahun lalu produksi kita total itu, CPO dan CPKO, itu 56,5 juta ton. Malaysia itu hanya 19 juta ton. Dua negara ini menguasai 80% produksi CPO dunia.
Selain sebagai produsen terbesar, Indonesia juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi kita tidak sadar, teman-teman ada yang ikut kampanye negatif sawit, padahal mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi ketemunya produk sawit. Bangun tidur, cuci muka dengan sabun dari sawit. Gosok gigi dari sawit. Ibu-ibu juga sama, pakai lotion dari sawit, skincare dari sawit. Kemudian makan dan goreng dengan minyak sawit, makan roti mentega dari sawit. Pergi pakai biodiesel dari sawit. Membaca koran itu juga ada unsur sawit. Kemudian minum kopi pakai creamer, dari sawit lagi. Makan cokelat ada juga unsur sawitnya.
Jadi sawit itu luar biasa. Produk sawit itu sampai lebih dari 200 item. Indonesia benar-benar dapat berkah dari hal ya. Tanaman yang bukan asli dari kita, aslinya dari Afrika, tetapi bisa dikembangkan di sini. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah SWT bahwa sawit bisa menyejahterakan rakyat.
Kita kan negara penghasil sawit atau CPO terbesar, mengapa harga minyak goreng suka naik tinggi?
Sebenarnya harga minyak yang standar yang Rp15.700 itu kan harga memang yang disubsidi. Bahan baku CPO-nya saja sudah Rp15.000-an, bisa Rp15.300. Biaya proses dan lain-lain itu kira-kira minimum tambahnya Rp2.000. Jadi sebenarnya dijual tanpa keuntungan saja itu sudah Rp17.000. Nah sementara sekarang yang Minyakita itu hanya Rp15.700 harga resminya. Tetapi sampai ke pengecer-pengecer itu sudah naik, jadi ada yang Rp17.000 atau lebih.
Selama ini produsen menjual Minyakita Rp12.300 ke Bulog. Ini kan jual rugi, tapi itu kewajiban karena DMO (Domestic Market Obligation). Kemudian Bulog menjual Rp14.700. Baru dijual sampai ke distributor satu, distributor dua itu urusan Bulog. Nah ini sampai ke konsumen harusnya di Rp15.700.
Sementara harga minyak sawit dunia ditentukan market. Kalau nanti tiba-tiba harga minyak sawit kembali jadi misalnya Rp17.000, ya tidak mungkin nanti harga minyak goreng itu kemudian juga terus Rp15.000. Sekarang dengan situasi sekarang sebenarnya sudah jauh, rugi. Plastik saja sudah naiknya tinggi sekali. Jadi seharusnya kita bersyukur, harga kita masih jauh lebih bagus dibandingkan negara-negara importir.
Jadi menjual Minyakita itu rugi?
Ya, tapi pemerintah memberikan kompensasi izin ekspor. Jadi ini ya win-win solution. Bun (voi.id)
