Tantangan Domestik Sawit Nasional di Tengah Tekanan Perang

Eskalasi perang di Timur Tengah mulai berdampak pada gangguan logistik ke sektor industri nasional, minyak kelapa sawit salah satunya. Para pengusaha sawit menilai, jika perang berlanjut hingga tiga bulan, dampaknya akan kian buruk untuk ekspor minyak sawit Indonesia.

Perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari 2026 ini sudah menewaskan ribuan orang dan merusak berbagai infrastruktur di Iran. Serangan balasan Iran pun beragam.

Dari laporan Associated Press (AP), Iran mulai menutup jalur perdagangan global di Selat Hormuz yang jadi urat nadi energi dunia. Iran bahkan mengancam akan menutup sepenuhnya selat tersebut. Selat yang ada di jalur pelayaran sempit antara Iran dan Oman ini mengalirkan hampir 20 persen pasokan minyak dunia atau kurang lebih 17-20 juta barel per hari.

Pada Sabtu (21/6/2026), Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan waktu 48 jam untuk Iran agar membuka akses Selat Hormuz. Selat ini begitu penting bagi ekonomi global karena memiliki peran sebagai satu-satunya akses laut bagi produsen minyak utama Teluk Persia (Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait) ke pasar internasional. Maka, penutupan selat ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak global, krisis energi, dan bahkan inflasi besar.

”Kita diperkirakan akan menghadapi pertempuran melawan Iran dan Hizbullah selama beberapa minggu lagi,” kata juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, Senin (23/3/2026).

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf menanggapi di media sosial X, jika pembangkit listrik dan infrastruktur Iran menjadi sasaran, infrastruktur vital di seluruh wilayah, termasuk fasilitas energi dan desalinasi yang penting untuk air minum di negara-negara Teluk, akan dianggap sebagai sasaran yang sah dan dihancurkan secara permanen. ”Entitas yang membiayai anggaran militer AS adalah sasaran yang sah,” ujarnya.

Ketegangan di Selat Hormuz itu mulai berdampak ke sektor industri kelapa sawit di Indonesia. Sebelumnya, pada konferensi pers yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, Kamis (12/3/2026), para pengusaha mulai resah dengan ketegangan yang tak kunjung usai.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan, dampak akibat perang di Timur Tengah dan ketegangan di Selat Hormuz terhadap ekspor sawit mulai dirasakan. Saat ini, sudah terjadi kenaikan biaya logistik dan biaya jaminan pengiriman barang sebesar 50 persen.

”Ini baru satu bulan. Kalau tiga bulan lagi situasi tidak berubah, pasti akan banyak berpengaruh karena pasti negara-negara importir juga akan mengurangi pembelian,” ujar Eddy.

Eddy menambahkan, perang juga akan menambah beban biaya kinerja karena meningkatnya penggunaan bahan bakar dan pembelian material lainnya. ”Kami memang berharap perang ini tidak berlangsung lama agar kinerja tidak terganggu,” katanya.

Biaya logistik, kata Eddy, meningkat lantaran negara importir harus mencari jalur lain selain Selat Hormuz. ”Kalau saat ini, kan, pengiriman sudah dilakukan sebulan sebelum perang. Jadi, belum terasa. Kita lihat nanti kalau (perang) ini masih belum selesai. Ini nanti semua biaya ikut tinggi juga,” tuturnya.

Walakin, perang masih belum berdampak langsung ke produksi minyak sawit di Indonesia. Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng, di acara yang sama, mengatakan, produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia pada 2025 mencapai 51,7 juta ton atau meningkat 7,2 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 48,2 juta ton.

”Peningkatan dipengaruhi cuaca yang relatif baik di beberapa daerah dan harga sawit juga masih tinggi sehingga memotivasi petani sawit untuk merawat kebunnya,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, selain produksi, volume ekspor CPO pada 2025 mencapai 32,3 juta ton atau naik 9,5 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 29,5 juta ton. Kenaikan harga itu terjadi meski sawit tak lagi semurah dulu. ”Kenaikan itu terjadi karena harga sawit relatif masih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya,” katanya.

Pada sisi domestik, ungkap Hadi, konsumsi dalam negeri tercatat meningkat. Konsumsi domestik mencapai 24,8 juta ton (2025) atau naik 3,8 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 23,9 juta ton. Pertumbuhan didorong sektor biodiesel yang meningkat 11 persen, sementara konsumsi pangan turun 3,6 persen, dan oleokimia naik sekitar 1 persen.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Kapal-kapal kargo melakukan bongkar muat muatan di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/1/2026). Pelabuhan Belawan merupakan pelabuhan utama untuk mengirim komoditas unggul dari Sumatera, seperti minyak sawit mentah, karet, kopi, dan pinang.

Hadi mengungkapkan, meski produksi meningkat dan konsumsi juga meningkat, industri sawit masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain ancaman perang di Timur Tengah, industri sawit dalam negeri masih menghadapi tantangan struktural agar produksi bisa jauh lebih optimal. Tantangan klasik industri sawit masih pada stagnansi produktivitas.

Untuk itu, ungkap Hadi, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program intensifikasi harus dijalankan optimal. ”Program ini perlu dijalankan bersama kementerian dan lembaga terkait agar bisa maksimal,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, produksi minyak sawit juga akan terbelah dengan implementasi B50. Menurut dia, kebijakan tersebut berisiko menghancurkan ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir karena melemahkan daya saing sawit di pasar global akibat turut menambah harga ekspor, terutama cost, insurance, dan freight (CIF).

”Tujuan awal dari program biodiesel adalah untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50. Karena itu, mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru,” katanya.

Jika B50 tetap dipaksakan, ungkap Darto, sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang akan dikorbankan adalah petani sawit. Dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan sumber daya manusia, dan bantuan sarana prasarana untuk perkebunan rakyat, termasuk dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian sustainable palm oil (ISPO) sesuai dengan amanat UU Perkebunan, akan terpinggirkan.

Darto mengingatkan, dana BPDP sudah terkuras banyak, program untuk petani banyak tersendat dan akan habis pada pertengahan 2026. Pemerintah kemudian berancang-ancang menaikkan PE dan tentu akan berdampak langsung pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Di sektor hilir, industri biofuel pun mendukung rencana pemerintah meski mereka merasa penerapan B50 sepanjang tahun penuh itu begitu berat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan kala ditanya wartawan.

Ernest menjelaskan, produksi bahan baku biodiesel pada 2025 mencapai 15,6 juta kiloliter. Produksi naik 16,41 persen dari 13,4 juta kiloliter tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan kadar campuran fatty acid methyl ester (FAME) dalam solar dari B35 menjadi B40 pada 2025. Dalam program B40 tahun ini, serapan FAME terbagi menjadi 7,55 juta kiloliter untuk program PSO (public service obligation) dan 8 juta kiloliter untuk non-PSO.

”Kami memang cukup khawatir jika B50 dijalankan sepenuhnya. Kami masih pada tahap menunggu (keputusan pemerintah),” kata Ernest. Bun (kompas.id)