Transformasi Sawit Tak Bisa Ditunda, Kementan Bongkar Strateginya

Transformasi sawit tak bisa ditunda, Kementan bongkar strategi modernisasi demi hadapi tekanan global dan jaga daya saing industri nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa transformasi industri kelapa sawit bukan lagi sekadar wacana.

Di tengah tekanan global yang makin ketat, perubahan menuju sistem yang modern, transparan, dan berkelanjutan disebut sudah jadi kebutuhan mendesak.

Hal ini disampaikan Direktur Sawit dan Aneka Palma, Dr. Iim Mucharam, saat mewakili Plt. Dirjen Perkebunan, Dr. Ir. Ali Jamil, dalam pembukaan HAI Sawit Simposium (HASI) ke-2 tahun 2026 di Jakarta.

Menurut Iim, posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi standar global yang terus berkembang. Ia mengingatkan, tanpa transformasi menyeluruh, daya saing sawit nasional bisa tergerus.

“Transformasi ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau kita ingin tetap jadi pemain utama dunia, kita harus berubah,” tegasnya.

Industri sawit sendiri selama ini memegang peran vital bagi Indonesia. Selain menopang ketahanan pangan dan energi, sektor ini juga menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Data proyeksi 2025 menunjukkan produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton, jauh melampaui Malaysia yang berada di kisaran 19–20 juta ton.

Dari sisi ekonomi, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar 2,5 hingga 4,5 persen, dengan lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada sektor ini.

Tak hanya itu, dari sisi ekspor, sawit juga menjadi penyumbang devisa besar. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada 2025 tercatat mencapai USD 24,42 miliar dengan volume 23,61 juta ton.

Namun di balik capaian tersebut, tantangan global kian nyata. Salah satu yang paling disorot adalah kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mengharuskan produk sawit bebas deforestasi dan memiliki sistem ketertelusuran hingga ke tingkat kebun.

Iim menegaskan, regulasi tersebut memaksa industri sawit Indonesia untuk berbenah dari hulu hingga hilir.

“Mulai dari legalitas lahan, transparansi rantai pasok, sampai praktik budidaya berkelanjutan harus diperkuat. Ini tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Sebagai respons, Kementan mendorong penerapan Best Management Practice (BMP) secara lebih luas.

Langkah ini dinilai penting bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Di sisi lain, strategi pemerintah juga menyasar penguatan hilirisasi melalui program biodiesel.

Sejak 2025, Indonesia telah menerapkan mandatori B40 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.

Ke depan, pemerintah bahkan tengah menyiapkan langkah menuju B50.

Kebijakan ini diyakini akan memperbesar penyerapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Transformasi ini turut didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui berbagai program strategis. Mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor sawit.

Tak hanya di dalam negeri, upaya transformasi juga melibatkan kerja sama lintas negara. Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen utama dunia dinilai perlu memperkuat sinergi dalam menghadapi tekanan global, terutama terkait regulasi dan kampanye negatif terhadap sawit.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI), M. Syarif Rafinda, menilai industri sawit tidak bisa lagi berjalan dengan pendekatan lama.

“HASI ini bukan sekadar simposium, tapi gerakan. Tempat bertemunya pengalaman, teknologi, dan inovasi untuk membawa industri sawit naik kelas,” katanya.

Senada, Pemimpin Redaksi HAI Sawit, Gema Aliza, menyebut forum ini lahir dari kebutuhan untuk menyatukan potensi besar yang selama ini tersebar di berbagai lini industri.