UNODC Kerja Sama dengan Industri Kelapa Sawit Memerangi dan Cegah Korupsi di Sektor Kelapa Sawit

Dari berbagai jenis minyak nabati yang ada di Indonesia, minyak kelapa sawit menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat.

Dari situ, Indonesia dikenal menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit. Maka tak heran kalau minyak kelapa sawit (CPO) menjadi komoditas unggulan Indonesia dan penyumbang terbesar ekspor dalam kategori nonmigas. 

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menemukan beberapa produk yang terbuat dari minyak kelapa sawit, seperti produk perawatan tubuh, sebagai bahan pangan, farmasi, hingga bahan bakar ramah lingkungan. 

Perkembangan industri minyak nabati di Indonesia selama 20 tahun terakhir ini dinilai sangat pesat hingga menjadi penggerak industri dan ekonomi, seiring dengan pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia.

Indonesia sendiri memproduksi lebih dari 30 juta ton per tahun, dan menyumbang setidaknya 4,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta berhasil menyediakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk Indonesia. 

Pada September 2024, berdasarkan data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kinerja ekspor nonmigas sebesar USD181,14 Miliar, dan untuk ekspor lemak dan minyak nabati mencapai USD14,43 Miliar, termasuk di dalamnya ada minyak kelapa sawit. 

Baca Juga:  Begini Dampak Positif Hilirisasi Kelapa Sawit di Indonesia.

Sayangnya, korupsi di dalam industri minyak kelapa sawit yang dilakukan melalui penyuapan, pembebasan lahan secara ilegal, hingga pelanggaran peraturan menghambat realisasi penuh dari kontribusi yang dapat diberikan oleh industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Dari korupsi ini juga memiliki risiko yang dapat mengancam mata pencaharian, merusak lingkungan, dan mengganggu rantai pasokan global.

Oleh karena itu, industri ini bertekad untuk mengubahnya dengan mendapat dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerapkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). 

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur Rachmat Perdana Angga mengatakan, Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan kasus-kasus korupsi yang mengancam fondasi industri Indonesia. (tribunnews.com)

Bagikan:

Informasi Terkait
Populer
6a1d4b6f35e8d
Petani Sawit Keluhkan Besarnya Bea Keluar dan Pungutan Ekspor, Negara Dapat Rp 1000 per 1 Kg
tanda-tangan
Gubernur Babel wajibkan perusahaan sawit bantu koperasi
686ca7e56fddb
Pajak Air Permukaan untuk Sawit Dikritik, Berpotensi Tekan Industri dan Investasi
TBS-sawit
Sawit dan Biofuel di Papua: Harga Mahal Transisi Energi Indonesia
Terbaru
eddy_martono_PWI_GAPKI__
Dorong Pemahaman Bersama: Kelapa Sawit sebagai Komoditas Budidaya Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014
pasokan-kelapa-sawit-buat-bahan-baku-b50-1_169
BPS Buka-bukaan Nasib Ekspor Kelapa Sawit di Tengah Mandatori B50
emm
Industri Sawit Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah dan Penerimaan Negara
whatttt
Sawit dan Ekonomi Nasional, BPDP Libatkan Media dalam Edukasi Publik