Prabowo Perketat Ekspor Kelapa Sawit Guna Kendalikan Harga Komoditas

Presiden RI Prabowo Subianto memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional termasuk kelapa sawit melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) demi memperkuat pengawasan devisa dan mengontrol harga dalam negeri pada Rabu (20/5/2026).

Kebijakan tersebut diumumkan saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR RI guna memberantas praktik penyelewengan ekspor.

“Saudara-Saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Melalui instruksi tersebut, Kepala Negara mendesak jajaran kabinet segera merumuskan formula penetapan harga dari dalam negeri agar komoditas kelapa sawit dan hasil tambang nasional memiliki posisi tawar yang kuat di pasar internasional.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli/pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri, saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak boleh terus-menerus diobral murah ke pasar global, melainkan harus dikelola penuh untuk kepentingan nasional jangka panjang.

“Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah,” kata Prabowo Subianto.

Sikap tegas serupa disampaikan kembali oleh Presiden di forum legislatif yang menolak ketergantungan harga mineral dari luar negeri, termasuk komoditas nikel dan emas bumi Nusantara.

“Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak apa-apa, biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saya minta dukungan majelis ini marilah bersama-sama, sepertinya saya lebih marah ini daripada banyak kekuatan ini,” ujar Prabowo Subianto.

Presiden menilai kejanggalan besar terjadi jika komoditas utama nasional diatur oleh pasar global, sehingga perumusan harga mandiri menjadi agenda wajib Kabinet Merah Putih.

“Kenapa nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” imbuh Prabowo Subianto.

Sementara itu, sektor komoditas strategis ini tercatat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, yang mana devisa ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2025 mencapai US$23 miliar dari total ekspor olahan 32 juta ton.

“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional,” ungkap Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Merespons arahan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan momentum perubahan ini harus dimanfaatkan agar Indonesia menjadi penentu aturan main utama perdagangan kelapa sawit, nikel, batu bara, karet, hingga emas global.

“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar?” kata Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian.

Kementerian Pertanian menyatakan kesiapan optimalisasi serapan pasar domestik serta penjagaan cadangan sumber daya alam andaikata pasar luar negeri menolak standar harga yang ditetapkan pemerintah.

“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” ucap Sudaryono.

Sudaryono menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk tidak mengobral murah aset negara dan lebih memilih memanfaatkannya di dalam negeri atau menyimpannya demi generasi mendatang.

“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah. Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” tegas Sudaryono.

Dari sisi regulator ekonomi, pemerintah memastikan penyusunan tata kelola ekspor baru ini tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan eksisting karena mekanisme perdagangan tetap memperhatikan dinamika pasar internasional.

“Nanti akan ter-benchmark harga-harga komoditas,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan.

Airlangga menjelaskan pembentukan sistem acuan atau benchmark ini berfungsi sebagai instrumen pembanding harga, namun formula akhirnya tetap mengacu pada referensi pasar yang berlaku di masing-masing sektor.

“But kan juga ada harga referensi daripada acuan masing-masing, baik batu bara, CPO, maupun nikel,” katanya.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengimbau pemerintah agar berhati-hati dalam eksekusi aturan lewat BUMN baru ini demi mencegah terganggunya rantai pasok ekspor komoditas sawit.

“Tidak semua eksportir ini adalah perusahaan perkebunan yang juga mempunyai industri hilir. Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu. Dengan adanya badan, bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini?” kata Eddy Martono, Ketua Umum Gapki kepada CNBC Indonesia.

Asosiasi pengusaha sawit tersebut menyoroti tantangan pemenuhan spesifikasi pesanan impor yang variatif antar industri di luar negeri yang selama ini dikelola mandiri oleh masing-masing eksportir.

“Jadi, industri yang sama belum tentu pesanannya sama. Apakah hal seperti ini bisa dilayani?” tukas Eddy Martono.

Eddy Martono menutup penjelasannya dengan mengingatkan pentingnya mitigasi risiko pengelolaan agar Indonesia tidak kehilangan pangsa pasar ekspor yang telah dibangun bertahun-tahun oleh para pelaku usaha.

“Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri. Jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik,” pungkas Eddy Martono. Bun (pdiperjuanganbali.id)