Pemertintah Umumkan Akan Terapkan B-35 Mulai 1 Februari 2023

JAKARTA – Kementerian ESDM akan meninjau kembali tambahan proporsi bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk solar usai pemerintah Indonesia menetapkan B35 mulai 1 Februari 2023.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo mengatakan B35 atau proporsi 35 persen BBN dalam solar mulai digunakan pada 1 Februari 2023.

“Rencana [penambahan proporsi lebih dari B35] tersebut ada, tetapi akan dikaji lebih komprehensif lagi terkait kesiapan penyediaan/permintaan dan juga infrastrukturnya,” ungkap Edi saat dihubungi Bisnis.com pada Kamis ( 5/1/2023) seperti ditulis Bisnis.

Sejauh ini, Edi menambahkan, persiapan menjelang 1 Februari 2023, baik Badan Usaha (BU) BBN maupun BU BBM tengah melakukan sosialisasi secara masif. “BU BBN dan BU BBM terus mempersiapkan dan sosialisasi juga dilakukan secara masif agar program B35 dapat dilaksanakan mulai 1 Februari 2023,” tambah Edi.

Baca Juga:  Lagi, Harga TBS Sawit Turun 2,52 Persen, Cek Harga Lengkapnya

Sementara soal alokasi biodiesel pada tahun ini, Edi memastikan tidak ada penambahan, tetap sebanyak 13,15 juta kiloliter.

Sebelumnya, pada pertengahan Desember lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi biodiesel hingga 2023 mencapai 13,15 juta kiloliter.

Angka ini naik sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun ini seiring implementasi pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar minyak solar akan meningkat menjadi 35 persen atau B35.

Kementerian ESDM juga telah menetapkan program yang bertujuan sebagai upaya antisipasi antisipasi harga minyak dunia serta menekan impor solar ini akan dimulai pada 1 Februari 2023. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) No: 10.E/EK.05/DJE/2022.

Bagikan:

Informasi Terkait
Populer
sawit-tbs
Pakar Prediksi Harga TBS Kembali Naik Setelah Pemerintah Jelaskan DSI
0180d4bcc758ace3559f88820574900e
Mulai 2026, Perizinan Pabrik Kelapa Sawit Beralih dari Kabupaten ke Provinsi
Presiden Prabowo
PalmCo Siap Bangun 16 Pabrik Compressed Biomethane Gas (CBG), Olah Limbah 17 PKS Sawit
menteri-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional-artbpn-nusron-wahid_169
Aturan Plasma Sawit Wajib Bagi Perusahaan Naik Jadi 30%
Terbaru
panen-sawit-di-bangka-selatan
Sawit Jadi Primadona, Pemkab Bangka Selatan Petakan Kawasan Empat Komoditas Unggulan
hhh
Praktisi Tegaskan Sengketa Pajak Sawit Kerap Berawal dari Dokumen dan Kontrak yang Diabaikan
annasa_-_kebun_sawit
Pasar Global Makin Ketat, RSPO Dorong Sertifikasi Petani Sawit
memikat
Sentralisasi ekspor sawit, CEO SD Guthrie soroti risiko traceability