Sertifikasi keberlanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dinilai makin penting bagi petani sawit swadaya seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek ketertelusuran dan praktik produksi yang berkelanjutan.
Selain menjadi syarat akses pasar, sertifikasi juga dinilai mampu memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan posisi tawar, serta membuka peluang memperoleh berbagai insentif ekonomi.
Sejumlah pemangku kepentingan menyoroti pentingnya penguatan peran petani sawit swadaya di tengah perubahan standar perdagangan internasional yang semakin menekankan aspek keberlanjutan.
Head of Smallholder Global RSPO, Guntur Cahyo Prabowo, mengatakan sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan proses audit maupun pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun organisasi petani yang kuat dan mampu menerapkan standar keberlanjutan secara konsisten.
“Sertifikasi membutuhkan adanya entitas atau organisasi yang mampu memastikan kepatuhan terhadap standar. Di sisi lain, kepercayaan antarpetani juga perlu dibangun agar mereka bersedia berkelompok,” ujar Guntur dalam Media Brunch RSPO di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut dia, dari sekitar 2,6 juta petani sawit di Indonesia, mayoritas masih menjalankan usaha secara mandiri dan belum tergabung dalam kelembagaan yang terstruktur. Kondisi tersebut membuat akses petani terhadap sertifikasi, pembiayaan, maupun pasar menjadi relatif terbatas.
Selain itu, panjangnya rantai pasok tandan buah segar (TBS) dari kebun petani menuju pabrik kelapa sawit turut menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan kesejahteraan pekebun.
Guntur menilai penguatan kelompok tani menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan posisi tawar petani sekaligus memperluas akses pasar yang lebih efisien.
“Harapannya, ketika petani dapat berkelompok, mereka bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan bahkan menjangkau pasar secara langsung,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan regulasi perdagangan global juga semakin memperkuat urgensi penerapan sertifikasi keberlanjutan.
Pasar internasional, khususnya kawasan Eropa, kini menuntut adanya sistem ketertelusuran yang mampu memastikan produk sawit berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara bertanggung jawab.
“Pasar ingin memastikan buah sawit berasal dari petani siapa dan dari lokasi mana. Praktik seperti ini sudah menjadi hal yang lazim dalam perdagangan internasional, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya,” tutur Guntur.
Untuk membantu petani memenuhi tuntutan tersebut, RSPO mengembangkan standar sertifikasi yang disesuaikan dengan kondisi petani swadaya di lapangan. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pendampingan yang diberikan mencakup praktik budidaya berkelanjutan, penguatan organisasi petani, hingga pemenuhan berbagai persyaratan sertifikasi.
Data RSPO menunjukkan sejak 2013 hingga saat ini organisasi tersebut telah menyalurkan dana dukungan global sebesar US$5,5 juta, dengan sekitar US$1,94 juta di antaranya dialokasikan untuk Indonesia.
Sementara itu, sepanjang periode 2018—2026, sekitar 89.650 hektare kebun sawit telah memperoleh sertifikasi dengan melibatkan 41.134 pekebun swadaya. Selain itu, sekitar Rp416 miliar telah disalurkan kepada kelompok petani melalui berbagai skema insentif.
“Yang paling penting bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan petani dalam menerapkan praktik berkelanjutan,” jelas Guntur.
Dia menambahkan legalitas lahan tetap menjadi fondasi utama dalam proses sertifikasi. Setelah aspek legalitas terpenuhi, pendampingan secara berkelanjutan menjadi faktor penting agar petani mampu mempertahankan standar keberlanjutan yang telah dicapai.
Menurut RSPO, penguatan kelembagaan, kepastian legalitas, serta peningkatan kapasitas petani akan menjadi faktor kunci dalam memperluas partisipasi petani sawit swadaya dalam rantai pasok global yang semakin menuntut transparansi dan keberlanjutan. Bun (ekonomi.bisnis.com)
