Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai memunculkan kekhawatiran di sektor industri global, termasuk industri kelapa sawit Indonesia. Pelaku usaha menilai konflik tersebut berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional yang menjadi rute utama ekspor minyak sawit.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan risiko utama yang perlu diwaspadai adalah terganggunya transportasi laut. Jika jalur pelayaran terdampak konflik, aktivitas ekspor sawit Indonesia juga berpotensi ikut terhambat.
“Pertama, yang menjadi masalah adalah transport terganggu, kalau transport terganggu ekspor akan terganggu, tetapi kita 1 sampai 2 minggu ke depan, atau kalau terpaksa harus memutar untuk ekspor ke Uni Eropa ini akan menyebabkan adanya penambahan biaya transport,” ujar Eddy pada Rabu (4/3/2026).
Menurut dia, kapal pengangkut CPO masih dapat mengambil rute alternatif untuk menghindari wilayah konflik. Namun langkah tersebut akan menambah jarak pelayaran dan meningkatkan biaya logistik.
Selain biaya transportasi yang meningkat, industri sawit juga mewaspadai dampak lanjutan pada rantai pasok di dalam negeri. Jika ekspor terhambat dalam waktu lama, pasokan CPO berpotensi menumpuk di tangki penyimpanan.
“Kalau gangguan ini terlalu lama dan ekspor terganggu bisa terjadi masalah di hulu, yaitu tanki bisa penuh,” kata Eddy.
Ia menjelaskan, kondisi tangki yang penuh dapat menekan harga CPO di dalam negeri karena pasokan melimpah. Situasi serupa pernah terjadi pada 2022 saat pemerintah memberlakukan larangan ekspor minyak sawit.
“Harga dalam negeri akan jatuh karena stok melimpah seperti tahun 2022 waktu larangan ekspor,” ujarnya.
Meski demikian, Eddy menegaskan kondisi saat ini masih relatif normal dan belum terjadi penumpukan stok yang signifikan. “Belum (meluber), masih normal,” katanya.
Menurut dia, perkembangan situasi dalam satu hingga dua minggu ke depan akan menjadi indikator apakah konflik tersebut benar-benar berdampak pada transportasi laut dan ekspor sawit Indonesia.
“Kita lihat 1-2 minggu ke depan apakah transportasi terganggu, sebenarnya ini tidak murni seperti tahun 2022 karena masih bisa memutar, hanya ada penambahan biaya transport,” ujar Eddy.
Ia juga mengakui ruang intervensi pemerintah terbatas karena konflik terjadi di luar wilayah Indonesia. “Agak sulit ya, paling pemerintah minta agar perang dihentikan,” kata Eddy.
Kawasan Timur Tengah sendiri merupakan salah satu jalur penting perdagangan global. Jika konflik memicu gangguan pelayaran di wilayah tersebut, biaya logistik dan arus perdagangan komoditas dunia, termasuk minyak sawit, berpotensi ikut terdampak. Bun (sawitsetara.co)
