Jakarta-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekir) menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres ini membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan.
Ketua Umum Aspekir, Setiyono, meminta aturan tersebut dikaji lebih dalam agar tidak merugikan petani. Menurutnya, banyak anggota Aspekir memiliki sertifikat lahan yang sah dari pemerintah.
“Kami petani kelapa sawit yang ikut program transmigrasi dan perkebunan plasma merasa keberatan. Kami sudah bersertifikat, itu program pemerintah. Kok tiba-tiba ditunjuk menjadi kawasan hutan?” kata Setiyono dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025) seperti ditulis Kompas.
Setiyono menegaskan, lahan yang dikelola Aspekir berasal dari program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sejak 1980. Program ini menghasilkan petani kelapa sawit di berbagai daerah di Indonesia. “Seharusnya lahan kami aman dan tidak masuk target Perpres ini. Beda kalau ada yang menanam sawit di kawasan hutan tanpa izin,” ujarnya.
Tak Perlu Coretax, Sistem Lama Sudah Bisa Dipakai untuk Mengurus Faktur Pajak Artikel Kompas.id Aspekir meminta pemerintah memilah lahan yang masuk kawasan hutan dan yang tidak. “Tidak boleh dicampur aduk. Semua lahan punya sejarah dan latar belakang,” kata Setiyono.
Ia juga menyoroti perubahan aturan tata ruang yang sering terjadi. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus konsisten agar tidak merugikan petani.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibentuk sejak 21 Januari 2025 berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan menindak aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Dewan Pengarah Satgas diketuai Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Anggotanya meliputi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa menteri terkait.
Ketua Pelaksana Satgas adalah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Wakilnya terdiri dari Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim, dan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
