Penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani pasca pengumuman pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dinilai hanya bersifat sementara. Direktur Eksekutif Palm Oil Strategic Policy Institute (PASPI) Dr. Tungkot Sipayung mengatakan pelemahan harga terjadi akibat kebingungan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap skema baru ekspor sawit nasional yang belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada pelaku industri sawit.
“Itu reaksi sementara. Pengumuman kebijakan baru tersebut yang tiba-tiba dan tidak didahului sosialisasi membuat PKS bingung apakah masih dapat mengekspor ke depan,” ujar Tungkot kepada Sawit Indonesia, Sabtu (23 Mei 2026)
Ia menjelaskan, kebingungan tersebut kemudian diwujudkan oleh sebagian PKS melalui pengurangan pembelian TBS dari petani. Dampaknya, harga TBS di tingkat petani mengalami penurunan cukup tajam meskipun harga Crude Palm Oil (CPO) dunia masih berada pada level tinggi.
“Padahal harga CPO dunia masih tetap tinggi, tidak turun, bahkan cenderung naik. Dalam kondisi normal, harga TBS seharusnya tidak turun, bahkan mestinya ikut naik,” katanya.
PASPI berharap kondisi pasar segera kembali normal setelah pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme dan implementasi DSI kepada asosiasi serta pelaku industri sawit nasional.
“Kita berharap minggu depan harga TBS sudah naik kembali mengikuti harga CPO dunia setelah pemerintah memberikan penjelasan DSI kepada asosiasi sawit,” lanjut Tungkot.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan masa transisi implementasi kebijakan hingga 31 Desember 2026, sementara penerapan penuh baru akan dimulai pada Januari 2027. Dengan adanya masa transisi tersebut, menurutnya tidak ada alasan bagi pasar untuk bereaksi berlebihan.
“Apalagi ada masa transisi hingga 31 Desember 2026 sehingga pasar TBS sudah seharusnya kembali normal,” ujarnya.
Sebelumnya, penurunan harga TBS sawit memicu kekhawatiran luas di kalangan petani. Empat organisasi besar petani sawit nasional menggelar pertemuan darurat di Jakarta untuk membahas dampak anjloknya harga dan merumuskan langkah bersama bagi pemerintah.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) , Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.APO, menilai koreksi harga yang terjadi saat ini tidak wajar dan diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum PKS.
“Kalau harga CPO turun Rp1.000, biasanya harga TBS petani hanya terkoreksi sekitar Rp300. Tapi sekarang, harga CPO hanya turun Rp450 sampai Rp600, sementara harga TBS petani malah anjlok sampai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Ini jelas keterlaluan dan tidak wajar,” ujar Gulat.
Menurut Apkasindo, kondisi tersebut menimbulkan tekanan ekonomi serius bagi petani sawit di berbagai daerah. Untuk setiap 10 ton TBS yang dipanen, petani diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp8 juta.
“Uang sebesar itu sebenarnya sudah bisa digunakan untuk membeli 14 sak pupuk urea non-subsidi. Dampak penurunan ini sangat memukul dapur petani,” katanya.
Meski demikian, organisasi petani sawit menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membenahi tata kelola ekspor sawit nasional dan memberantas praktik curang dalam perdagangan ekspor.
Sebagai solusi jangka panjang, para petani juga mengusulkan penerapan satu harga rujukan TBS nasional dari Aceh hingga Papua guna memotong potensi manipulasi harga di tingkat lokal dan menciptakan tata niaga sawit yang lebih transparan dan berkeadilan. Bun (sawitindonesia.com)
