MAKASSAR — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar) berusaha menggali potensi pendapatan pajak dari sektor perikanan dan kelapa sawit di wilayah tersebut yang diproyeksi bisa lebih besar.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju La Ode Irfah Firdaus mengatakan Kabupaten Pasangkayu memiliki beragam potensi ekonomi yang sangat menjanjikan, di antaranya dari perkebunan kelapa sawit, tambak udang vaname dan perikanan tangkap yang berorientasi ekspor.
Jika potensi tersebut dimaksimalkan secara kolaboratif, maka pihaknya bisa meningkatkan penerimaan pajak pusat dari sektor-sektor tersebut, sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasangkayu.
Bersama DPRD, DJP sepakat akan melakukan pengawasan bersama terhadap sektor perikanan dan pembentukan forum CSR (Corporate Social Responsibility) yang melibatkan pelaku industri sawit di kabupaten tersebut.
“DJP siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu I Putu Purjaya menuturkan pajak merupakan instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan, baik di tingkat pusat melalui APBN maupun di tingkat daerah melalui APBD.
Oleh sebab itu, menurutnya, kolaborasi yang erat antara pihaknya dan DJP sangat penting untuk menggali potensi pajak yang masih tersembunyi dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Pajak adalah tulang punggung pembangunan. Perlu ada sinergi yang berkelanjutan antara DJP dan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengawasi potensi ekonomi lokal,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasangkayu Muhammad Dasri menambahkan pihaknya akan mengusulkan supaya DJP turut dilibatkan dalam penyusunan regulasi daerah.
Apalagi saat ini DPRD sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Niaga Kelapa Sawit, maka diharapkan masukan dari DJP bisa membuat regulasi yang dihasilkan lebih efektif.
“Kami berharap DJP bisa memberikan masukan dalam penyusunan Perda Tata Niaga Kelapa Sawit agar kebijakan ini lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peningkatan PAD,” ucap Dasri. (Bisnis.com)
