Bos Sawit Usul Petani Rakyat Dikasih Biaya Hidup Saat Peremajaan Kebun

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengusulkan agar petani sawit mendapat dukungan biaya hidup selama menjalani peremajaan kebun atau replanting. Usulan itu disampaikan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam pertemuan yang membahas kondisi industri sawit nasional.
Eddy menjelaskan, salah satu kendala utama program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah keengganan petani menebang tanaman sawit mereka yang masih menghasilkan. Katanya, banyak petani khawatir kehilangan sumber pendapatan selama masa tunggu hingga tanaman baru kembali berproduksi.

“Nah, saya tadi sampaikan ke beliau (Mentan Amran) juga, bahwa ini masalah sebenarnya bukan hanya masalah perizinan, masalahnya justru di sini kadang-kadang si petani itu enggan. Contohnya sekarang, dengan harga TBS (tandan buah segar) Rp3.000 per kg, mereka tidak mau menebang tanamannya,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut dia, kekhawatiran tersebut sering disampaikan langsung oleh petani ketika diminta melakukan peremajaan kebun.

“Sehingga mereka sampaikan, ‘saya mau makan apa kalau saya tebang tanaman saya?’,” katanya.
Karena itu, Eddy menilai perlu ada solusi agar petani tetap memiliki penghasilan selama masa tunggu replanting. Ia mengusulkan adanya jaminan biaya hidup sementara bagi petani, sembari menunggu tanaman sawit baru mulai menghasilkan.

Baca Juga:  UNODC Kerja Sama dengan Industri Kelapa Sawit Memerangi dan Cegah Korupsi di Sektor Kelapa Sawit

“Nah ini yang harus dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Selama menunggu… sekarang kan sawit sudah cukup sangat cepat ya, 2,5 tahun sudah menghasilkan. Jadi sebaiknya itu dipikirkan ada jaminan hidup, selain memang ada tanaman tumpang sari misalnya,” terang dia.

Ia mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan akan dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan program PSR (peremajaan sawit rakyat)

“Nah ini tadi saya sampaikan begitu, beliau setuju, jadi nanti untuk membicarakan supaya produksi kita bisa meningkat jauh lebih dari yang saat ini,” kata Eddy.

Menurutnya, persoalan penghasilan petani selama masa tunggu menjadi kunci penting agar program peremajaan sawit rakyat dapat berjalan lebih cepat.

“Terus terang petani belum ada usulan. Tetapi saya melihat di sini, sudah pasti mereka nggak mau, pasti mereka ngomongnya begini bahwa ‘saya makan apa?’, kan gitu. Ya itulah yang harus kita pecahkan bersama, begitu saja,” pungkasnya. Bun (cnbcindonesia.com)

Bagikan:

Informasi Terkait
Populer
CREATOR: gd-jpeg v1
Produksi dan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Meningkat pada 2025 Kementan Fokus Hilirisasi dan Keberlanjutan Perkebunan
CREATOR: gd-jpeg v1
Sumatera Barat Masih Merajai Harga Kelapa Sawit di Indonesia
menteri-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional-artbpn-nusron-wahid_169
Aturan Plasma Sawit Wajib Bagi Perusahaan Naik Jadi 30%
kelapa-sawit
Begini Cara Membuat Pakan Ikan dari Bungkil Kelapa Sawit
Terbaru
ap
Ditengah Ketegangan Geopolitik, Sawit Jadi Benteng Pangan dan Energi
sawit ab
Kementan Perkuat Sawit Rakyat, PSR dan Sarpras 2026 Jangkau 21 Provinsi
pemerintah
Pemerintah Kebut Pengembangan Bioenergi Berbasis Singkong hingga Kelapa Sawit
577701783p
Amran: Pabrik Sawit Tanpa Kebun Rusak Sistem Plasma Petani