UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alanr melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di indonesia.

Dalam rangka pengembangan perkebunan, telah dibentuk UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.Peraturan tersebut meliputi perencanaan perkebunan, penggunaan tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengolahan usaha perkebunan, dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha -perkebinan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha perkebunan.

Baca Juga:  Perpres No.44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Namun, seiring perkembangan, penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional sehingga perlu diganti. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan terbaru. Baca disini>>UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

 

UU Nomor 39 Tahun 2014

 

Bagikan:

Informasi Terkait
Populer
ilustrasi-foto-tim-bpdp-o8kbg-pzgw
Gapki Sebut Industri Sawit Berperan Krusial Sebagai Motor Ekonomi di Daerah
0180d4bcc758ace3559f88820574900e
Mulai 2026, Perizinan Pabrik Kelapa Sawit Beralih dari Kabupaten ke Provinsi
Presiden Prabowo
PalmCo Siap Bangun 16 Pabrik Compressed Biomethane Gas (CBG), Olah Limbah 17 PKS Sawit
menteri-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional-artbpn-nusron-wahid_169
Aturan Plasma Sawit Wajib Bagi Perusahaan Naik Jadi 30%
Terbaru
sawit-Xx91_large
Gapki Buka Suara soal 10 Perusahaan Sawit Diduga Manipulasi Ekspor
delestrasi
Desentralisasi Pengawasan Sawit Melalui Permentan 13/2024, Pemda Diminta Aktif Pantau Harga Beli Sawit
1466926_720
Wamentan: DSI Tak Ambil Untung untuk Ekspor Minyak Sawit
martono
Ucapan Tegas Bos Pengusaha Sawit Respons Dugaan Manipulasi Ekspor