Tujuh Kabupaten Dapat Dana Peremajaan Sawit

Jakarta - Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan Rp 306 miliar untuk peremajaan (replanting) 12.258 hektare tanaman sawit milik petani di tujuh kabupaten di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Singkil.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, A Hanan SP MP, mengatakan bantuan itu berawal dari data statistik Disbun Aceh 2016 bahwa 23.308 hektare areal tanaman sawit milik petani di Aceh rusak, berusia tua, dan tidak produktif lagi. Petani tak sanggup melakukan peremajaan sendiri karena tak punya uang, sehingga pihak Distanbun Aceh melaporkan hal ini kepada Dirjen Perkebunan Kementan. Kemudian pihak pusat itu meminta Distanbun Aceh mendata ulang dan hasilnya menjadi 23.028 hektare.

“Nah, dari jumlah itu, Dirjen Perkebunan Kementan membantu untuk peremajaan 8.000 hektare dulu. Namun dalam pertemuan tentang peremajaan perkebunan sawit yang dilakukan di berbagai tempat, Distanbun Aceh minta tambahan lagi, akhirnya ditambah 4 ribu hektare lebih lagi, sehingga totalnya 12.258 hektare di tujuh kabupaten tersebut,” kata A Hanan.

A Hanan menyebutkan setiap petani yang sudah mendapat jatah peremajaan sawit itu sebelumnya sudah memenuhi syarat administrasi, di antaranya membentuk kelompok, tanaman sawit yang ingin diremajakan adalah miliknya, membuka rekening di bank, dan melampirkan KK atau KTP. Permohonan bantuan itu ditujukan kepada Distanbun masing-masing kabupaten untuk dilakukan verifikasi ke lapangan dan ketika hasil verifikasi sudah benar, baru diteruskan Distanbun kabupaten kepada Distanbun Aceh.

“Permohonan bantuan itu sudah kami ajukan ke Dirjen Perkebunan Kementan bulan lalu. Informasinya sudah ada yang mau disalurkan untuk petani di Aceh Barat seluas 114 hektare dari 1.110 hektare yang kami ajukan. Nilainya Rp 25 juta per hektare,” sebut A Hanan.

Lebih lanjut, A Hanan menjelaskan sumber dana bantuan itu dari pajak ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu disimpan pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang merupakan lembaga di bawah Dirjen Perkebunan Kementan. Bantuan itu bersifat hibah. Jika petani masih merasa kurang untuk dana pemeliharaan hingga bisa dipanen, 4-5 tahun yang membutuhkan Rp 45-50 juta/hektare, maka pihak Dirjen Perkebunan Kementan dan Distanbun Aceh bisa memfasilitasi untuk meminjam ke bank pemerintah. Bunganya lebih rendah dibanding pinjaman umum.

Harga di PKS
Rp 1.200/Kg
ADAPUN untuk mengatasi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani di Aceh saat ini, Kadistanbun Aceh, A Hanan, mengatakan pihaknya bersama perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sudah menetapkan bersama harga TBS sawit di tingkat PKS Rp 1.200/Kg dengan mutu rendemen di atas 18 persen. Ketetapan harga itu tak dibuat di tingkat petani, melainkan langsung di tingkat PKS, sehingga pihak Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota diminta membuat kelompok tani atau koperasi untuk dimitrakan dengan PKS agar harganya tercapai Rp 1.200/Kg.

“Harga beli TBS sawit beberapa bulan lalu di tingkat petani yang anjlok menjadi Rp 400 sampai Rp 500/Kg bukan dibeli PKS, melainkan agen pengumpul. Semua PKS di Aceh kami mintai penjelasannya mengenai harga beli TBS kelapa sawit, mereka mengaku tidak pernah beli TBS sawit petani Rp 400 atau Rp 500/Kg, melainkan Rp 950 hingga Rp 1.200/Kg,” sebut Hanan. Ia menambahkan penetapan harga TBS sawit akan mereka lakukan setiap bulan dan untuk harga September ini akan dilaksanakan pada minggu pertama ini di Banda Aceh. (her)