Tak Perlu Pesimistis Hadapi Resolusi Sawit

Jakarta - Serangan terhadap industri kelapa sawit dilancarkan Parlemen Uni Eropa. Dengan alasan deforestasi dan perubahan iklim, negara Barat menekan agar tak perlu lagi perluas

an perkebunan sawit. Di sisi lain, tumbuhan penghasil minyak itu menjadi salah satu pemasok devisa terbesar di Tanah Air.

Bagaimanapun, keberadaan sawit memang memiliki sisi kelemahan. Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Bernaulus Saragih mengatakan, kenyataannya perkebunan sawit di seluruh Indonesia dibangun dengan cara mengonversi hutan tropis. Itu sebuah fakta yang tak bisa dinafikkan. Meski statusnya sebagai kawasan hutan yang dapat digunakan untuk keperluan non-kehutanan.

“Tuduhan kelapa sawit merusak hutan tidak bisa ditolak. Fakta merusak hutan benar karena sawit dibangun dengan mengubah fungsi hutan,” ucapnya.

Baik dari segi kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun dari sisi keanekaragaman hayati, sawit bukan tumbuhan kategori hutan.

Dia menjelaskan, sawit tidak masuk spesies tumbuhan hutan atau berkayu. Artinya bukan kategori produk hutan, melainkan produk pertanian atau perkebunan. Dalam ilmu kehutanan, pengertian dari tumbuhan berkayu atau pohon adalah suatu jenis tumbuhan yang memiliki batang, ranting, dan cabang jelas. Sementara sawit tidak memiliki kriteria itu.

Belum lagi, ciri khas hutan adalah keanekaragaman hayati, sedangkan sawit hanya satu jenis. Tidak masuk definisi hutan yakni suatu kawasan yang didominasi dengan tumbuhan pepohonan merupakan persekutuan hayati dan lingkungan. Sawit tunggal, tidak bersekutu dan tidak hidup dengan keanekaragaman tumbuhan.

“Kemudian perubahan iklim yang terjadi dengan begitu cepat dianggap salah satu akibat dari deforestasi. Sehingga Indonesia dituduh sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim karena ada konversi hutan menjadi perkebunan sawit,” ucapnya.

Namun, di balik tujuan resolusi sawit ini, tentu tak lepas dari praktik perdagangan Eropa. Sebab, produk minyak nabati milik Eropa kalah bersaing dengan minyak sawit yang jauh lebih murah. Hal ini turut memengaruhi opini yang terbentuk di Uni Eropa.

“Persoalannya bagaimana Indonesia bisa membuktikan bahwa sawit tidak merusak hutan. Selain itu, membuat perkebunan sawit di Indonesia sustainable,” ujarnya.

Bernaulus berpendapat, Indonesia harus mengakui bahwa sawit dibangun dengan merusak hutan. Sebab, negara ini butuh produk yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Salah satu solusinya dengan pembangunan sawit. Indonesia kini bergantung pada sawit sebagai sumber pendapatan negara.

“Uni Eropa juga harus maklum dengan kondisi negara ini. Pilihan lain, kalau mereka tidak menerima sawit dan tetap memaksa Indonesia melestarikan hutan, mereka harus beri kompensasi,” ucapnya.

Menurut dia, kompensasi itu perlu karena biaya untuk melestarikan hutan sangat tinggi. Misalnya Uni Eropa yang mendukung skema perdagangan karbon sebagai bentuk kompensasi.

Bernaulus menambahkan, saat ini Indonesia membutuhkan strategi diplomasi yang kuat untuk menghadapi negara-negara maju tersebut. Dengan pilihan meyakinkan Eropa bahwa tak akan ada lagi perluasan sawit. Namun, cukup mengelola perkebunan yang ada dengan sustainable.

“Sisa hutan yang ada akan tetap terjaga, tapi harus ada kompensasi. Indonesia juga masih memiliki hutan yang luas dan biaya besar untuk menjaganya,” tuturnya.

Sisanya, Indonesia tidak perlu panik berlebihan dengan ancaman resolusi sawit. Meski saat ini, sawit bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Kenyataannya produk turunan crude palm oil (CPO) sangat dibutuhkan. Sehingga pemerintah tidak akan berani menentang sawit yang sudah menjadi kebutuhan dasar sehari-hari. Sebaiknya Indonesia sambil jalan juga membenahi perkebunan sawit hingga sustainable. Tidak perlu pesimistis karena produk turunan CPO masih menjadi kebutuhan masyarakat dunia.

“Kalau sementara Uni Eropa menolak sawit, bisa saja suatu saat menerima. Ini hanya gejolak politik sementara karena mereka juga mengikuti partai yang berkuasa. Intinya perlu diplomasi kuat. Sementara ini CPO masih bisa dialihkan ke pasar Asia yang besar seperti Tiongkok dan India,” bebernya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Zulkarnain turut mengungkapkan, sawit terlihat jauh lebih ramah lingkungan. Contohnya jika dibandingkan dengan hutan tanaman industri (HTI). Alasannya, sawit memiliki waktu selama 25 tahun hingga tiba masa penanaman kembali atau replanting. Sementara HTI membutuhkan waktu replanting lebih singkat yakni 10 tahun.

Bahkan dalam HTI, semua biomassa akan hilang. Sementara sawit, mereka hanya mengambil minyak dan sisanya kembali ke tanah. “Kalau soal dianggap banjir karena menyerap air, kan semua tanaman menangkap air hujan. Kenyataannya sawit dapat menangkap 80 persen dari air hujan sama dengan hutan primer,” ujarnya.

Berbeda dengan kedelai, jagung, dan bunga matahari hanya bisa menangkap air hujan sebesar 3–5 persen. Hal terpenting lagi, kebutuhan sawit sangat sulit tergantikan. Sebab, tanaman yang bisa menghasilkan minyak nabati saat ini hanya sawit.

“Dari berbagai aspek itu, sawit lebih banyak menguntungkan. Ada gerakan resolusi sawit ini karena perang dagang dan kekuasaan,” ungkapnya.

Zul berpendapat, gerakan resolusi sawit hanya bentuk antisipasi Uni Eropa karena takut Indonesia menguasai energi terbarukan. Apabila lahan sawit memiliki luas sekitar 30 juta hektare, maka dapat menghasilkan biofuel sebesar 20 juta barel per hari. Sementara kebutuhan Indonesia hanya 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari. Artinya, Indonesia sudah bisa berdaulat.

Khusus Kaltim, produksi biofuel berkisar 60–90 juta barel per tahun. Lebih besar dibandingkan produksi minyak bumi Kaltim dengan jumlah 50 juta barel per tahun. Nilai ekonominya Rp 300 triliun per tahun. Sedangkan migas hanya sekitar Rp 200 triliun.

“Berarti kita seharusnya sudah bisa transformasi ke sawit. Itu yang mereka (Uni Eropa) takutkan dalam perdagangan. Sebab, siapa yang berdaulat, energi akan menguasai dunia,” pungkasnya. (gel/dwi/k16)