Pengusaha Dukung Pemerintah Tertibkan Izin Perkebunan Sawit - Sektor Primer

Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung penertiban izin perkebunan kelapa sawit terutama yang dikuasai para broker. Artinya, kalau memang perizinan itu ternyata bukan untuk investasi perkebunan melainkan untuk jual beli tanah, maka pihaknya sangat mendukung pembatalan izin tersebut.

"Terkait perizinan yang dikuasai oleh broker-broker tanah misalnya, sebenarnya kalau Gapki, terus terang, ya sudah dibatalkan saja. Kita mendukung," kata Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki Eddy Martono R, di Palangka Raya, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta.

"Gapki sangat mendukung apabila itu bukan untuk investasi dan kalau tidak salah bapak ketua cabang juga memberikan pernyataan seperti itu. Silakan sesuai aturan," tegas Eddy.

Menurut dia, izin perkebunan yang hanya dikuasai broker dapat menghambat jalannya investasi para investor. "Jangan sampai orang yang mau investasi susah. Yang benar-benar mau berinvestasi justru terhambat oleh broker-broker seperti ini," katanya.

Di sisi lain, dia mengatakan secara nasional sampai 2017 total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia berdasarkan data Ditjen Perkebunan memiliki luas 14 juta hektare. Luas lahan tersebut terdiri dari perkebunan rakyat 5,6 juta hektare atau sekitar 42,31 persen, kemudian perkebunan besar negara seluas 710,2 ribu hektare atau 6,32 hektare dan sisanya perkebunan besar swasta 7,71 juta hektare atau 51,37 persen.

Eddy mengatakan produk minyak sawit adalah salah satu komoditas pertanian Indonesia yang mengalami surplus produksi. Bahkan 70 persen dari total produksi membawa Indonesia menguasai pasar minyak nabati global dan Indonesia memperoleh penghasilan devisa cukup besar dari komoditas sawit.

"Komoditas minyak sawit dan turunan menyumbangkan devisa rata-rata 20 miliar dolar AS pendapatan ekspor setiap tahun. Ini merupakan penyumbang terbesar ekspor Indonesia saat ini," kata Eddy.

Pernyataan itu diungkapkan Eddy saat dikonfirmasi terkait hampir 50 persen perizinan perkebunan sawit di Kalteng sampai saat ini belum beroperasi karena diduga terdapat peran oknum broker dalam acara "workshop jurnalistik" di Palangka Raya.

Acara itu sendiri dilaksanakan oleh Gapki bekerja sama dengan PWI Kalteng dan diikuti sekitar 30 jurnalis dan 20 mahasiswa. "Kami bangga karena mendapat dukungan dari Gapki Kalteng maupun pusat sehingga bisa menggelar 'workshop' ini. Ini luar biasa sekali karena bisa untuk menambah wawasan para jurnalis," kata Ketua PWI Kalteng, Sutransyah.

Pada kesempatan terpisah, Kementerian Perindustrian terus memacu hilirisasi di sektor industri minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) agar dapat meningkatkan nilai tambah tinggi sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi industri pengolahan sawit selama ini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia.

“Kami berupaya agar minyak kelapa sawit dan turunannya bisa diolah dan dijual ke luar negeri. Tetapi saat ini tengah dikaji agar produk tersebut bisa dijual dan tidak akan ada permasalahan nantinya,” kata Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Selasa (21/8).

Kemenperin mencatat, secara rata-rata tahunan, industri kelapa sawit hulu-hilir menyumbang USD20 miliar pada devisa negara. Selain itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 21 juta orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahkan, Indonesia berkontribusi sebesar 48 persen dari produksi CPO dunia dan menguasai 52 persen pasar ekspor minyak sawit. Oleh karena itu, Indonesia berpeluang menjadi pusat industri pengolahan sawit global untuk keperluan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan.

Menurut Putu, ada tiga jalur hilirisasi industri CPO di dalam negeri yang masih potensial untuk terus dikembangkan. Pertama, hilirisasi oleopangan (oleofood complex), yaitu industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara oleopangan (intermediate oleofood) sampai pada produk jadi oleopangan (oleofood product).

“Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia, antara lain minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter atau specialty-fat,” sebutnya.

Kemudian, hilirisasi oleokimia (oleochemical complex), yaitu industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara oleokimia, oleokimia dasar sampai pada produk jadi seperti produk biosurfaktan (seperti produk detergen, sabun, dan shampoo), biolubrikan (biopelumas) dan biomaterial (contohnya bioplastik).

Selanjutnya, ketiga, hilirisasi biofuel (biofuel complex), yaitu industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain.

Sumber : neraca.co.id