Jaga Kemitraan dan Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Aspekpir Indonesia Lantik dan Kukuhkan DPP

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, lantik dan kukuhkan Dewan Pengurus Pusat periode 2018-2023. Gelaran ini dilaksanakan di Pengeran Hotel Pekanbar

Riauterkini - PEKANBARU - Aspekpir Indonesia resmi lantik dan kukuhkan Dewan Pengurus Pusat periode 2018-2023. Pelantikan ini merupakan rangkaian dalam menjaga kemitraan dan tingkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Nusantara.

Ketua Umun DPP Aspekpir Indonesia, Setiyono menjelaskan Aspekpir Indonesia sebelumnya telah dirintis sejak 1996, khususnya di wilayah PIR Plasma. "Asosiasi ini kita bentuk guna menjaga suatu kebersamaan kemitraan. Sebav kebun sawit tanpa kemitraan sulit untuk berjalan. Contohnya saja pola pengolahan," katanya.

Menurutnya pola-pola yang baik dalam kemitraan ini harus tetap terjaga. Bahkan pola PIR diharapkannya dapat dibuka kembaki. Karena ini akan menghindari terjadinya kesalahan dalam pemilihan bibit, serta penjagaan harga sawit.

"Untuk petani yang belum bermitra, harga sawit tidak stabil, bahkan bisa anjlok. Namun jika bergabung di PIR harganya masih stabil bahkan layak," terangnya.

Dengan demikian, Aspekpir ini sangat bagus. Hingga saat ini secara nasional Aspekpir memiliki anggota sebanyak 615 ribu hektare. Dimana setiap 2 hektare dimiliki oleh satu orang kepala keluarga (KK). Sementara untuk Riau, ada sekitar 74 ribu KK dengan luas kebun sekitar 136 ribu hektare. "Tidak menutup kemungkinan jumlah akan bertambah dengan bergabungnya anggota baru," paparnya.

Tambah Setiyono, di Riau juga terdapat 162 koperasi, kelompok tani 3400 lebih yang tersebar diseluruh kabupaten.

Sementara menanggapi program peremajaan, Aspekpir juga mengharapksbn program ini berjalan sukses. Meski memang saat ini peremajaan masih terkendala dengan produksi yang masih bagus meski umur tanaman sawit sudah tua, bahkan juga sudah tinggi. "Masih ada kebun yang usia tanamannya mencapai 30 tahun namun produksinya masih potensial. Tapi tetap perlu peremajaan karena ketinggiannya sudah mencapai batas wajar," katanya.

Di Riau ada sekitar 80 ribu hektare yang harus diremajakan. Sementara ditargetkan sekitar 30 ribu hektare terlaksana hingga akhir 2018 ini. "Saat ini baru terealisasi sekitar 4000-5000 hektare saja. Karena perlu sinergitas supaya ada tujuan yang sama sehingga program peremajaan berjalan dengan baik," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Ferry HC mengatakan dalam hal ini pemerintah mendujung sepenuhnya kepada segenap asosiasi tanpa membebani petani dan membedakan devisi-devisi. "Namun kita minta Pemkab membantu pemerintah menghadapi masalah saat ini yakni meningkatkan kualitas dan kuantiti. Mari bangun harmoni antar asosiasi yang ada khususnya perkebunan provinsi riau," jelasnya.

Menurutnya, hal ini akan dapat dibangun dengan tatanan kelembagaan yang biak. Sehingga seluruh asosiasi dapat mendata seluruh anggota atau petani yang menjadi anggota.

Pelantikan dan pengukuhan DPP Aspekpir Indonesia ini dimeriahkan dengan Expo kemitraan petani kelapa sawit. Dimsbna hadir puluhan stand yang memberikan informasi terkait perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya.***(rul)