Industri Sawit Telah Menjadi Motor Ekonomi Desa

Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa industri sawit nasional telah menjadi roda penggerak ekonomi di perdesaan. Hal ini tercermin dari nilai transaksi masyarakat kebun sawit dengan masyarakat nelayan ikan mencapai Rp13,7 triliun per tahun, dengan masyarakat petani pangan sebesar Rp54,6 triliun per tahun, dan dengan masyarakat peternak sebesar Rp24,1 triliun per tahun.

"Artinya, kelapa sawit adalah roda penggerak ekonomi di pedesaan," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, di Jakarta, Rabu (17/7/2018).

Musdhalifah menambahkan bahwa komoditi andalan ini juga berperan bagi penghasilan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, hingga penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dengan dampak multiplier effect.

Data menunjukkan, kelapa sawit menyumbangkan devisa terbesar (US$23 miliar) bagi Indonesia pada 2017. Kelapa sawit juga berperan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 3,47%.

"Kemudian, sekitar 16 juta tenaga kerja hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit, ditambah juga dengan menghidupkan industri-industri lain. Kelapa sawit pun berperan terhadap penurunan kemiskinan di 190 kabupaten, berdampak pada penurunan agregat sekitar 6 juta angka kemiskinan di pedesaan pada periode 2005-2016," ujarnya.

Melihat data tersebut, lanjut dia, pemerintah bersama para pemangku kepentingan kelapa sawit terus berupaya menunjukkan bahwa kelapa sawit Indonesia adalah produk yang aman untuk kesehatan. Komoditas ini bukan merupakan penyebab kerusakan hutan tropis (deforestasi), bukan penyebab penurunan keanekaragaman hayati, bukan penyebab kebakaran hutan dan lahan, serta bukan sumber potensi peningkatan emisi CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Beberapa hal telah dilakukan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan salah satu komoditas strategis Indonesia ini. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bertujuan meningkatkan harga, memperkuat industri hilir, dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kedua, melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam rangka peningkatan produktivitas kebun rakyat. Ketiga, dengan menetapkan dan memberlakukan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan standar pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan sertifikasi yang mengacu kepada International Standardization Organization.