ASPEKPIR Indonesia Siap Mendukung PSR

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia siap mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 185 ribu hektare di tahun 2018 ini. Program yang dicanangkan pemerintah itu, dimaksud untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Berawal dari tahun 1974 hingga tahun 1992 pemerintah mengeluarkan program perusahaan inti rakyat (PIR) perkebunanan kelapa sawit dengan pola inti plasma dimana petani menjadi anak angkat atau petani plasma dari sebuah perusahaan sebagai inti. Lalu di tahun 1992 hingga tahun 2006 pemerintah mengeluarkan program Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA).

“Artinya jangan pernah melupakan sejarah (Jas Merah), bahwa pengembangan kelapa sawit saat ini berawal dari program PIR dan terbukti memberikan dampak positif juga terhadap negara dan industri,” kata Ketua ASPEKPIR Indonesia, Setiyono dalam Konferensi & Expo Kemitraan Petani Kelapa Sawit di Pekanbaru, Kamis (20/9/2018).

Dalam konferensi tersebut seluruh petani PIR yang tersebar di seluruh Indonesia, baik PIR-Bun, PIR-Trans, ataupun KKPA melebur menjadi satu dalam satu wadah dengan nama ASPEKPIR Indonesia. Dalam konferensi tersebut ASPEKPIR Indonesia berkomitmen untuk mendukung program PSR.

Menurut Setiyono, dengan bergabungnya petani PIR dan KKPA maka potensi yang dapat diremajakan bisa mencapai 617 ribu hektare. Sehingga jika pemerintah menargetkan 185 ribu hektare untuk peremajaan kelapa sawit rakyat, hal itu tidaklah sulit.

“Jadi melalui jaringan koperasi-koperasi petani yang ada saat ini bisa digunakan untuk mendorong program PSR,” jelas Setiyono.

Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang mengakui bahwa kemitraanlah solusi untuk mendorong program peremajaan yang dimiliki pemerintah saat ini.

Ini karena petani-petani yang tergabung dalam koperasi yang rata-rata petani eks plasma memiliki lahan yang telah clean and clear secara legalitas. Hal tersebut jauh berbeda kondisinya dengan petani swadaya yang rata-rata lahan tersebar secara sporadis.

Sehingga pilihannya jatuh pada petani plasma kelapa sawit eks plasma yang sebelumnya telah bermitra dengan perusahaan dan lahannya telah lunas sehingga telah menjadi lahan milik pribadi atau petani itu sendiri.

Jadi mau tidak mau yang didahulukan yaitu petani yang clean and clear untuk lancarnya proses peremajaan sawit rakyat, dan demi peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik petani. “Artinya kemitraan adalah sebuah solusi bagi petani,” tegas Togar.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Rusmas Heriawan bahwa dengan terbentuknya ASPEKPIR Indonesia ini maka bisa mendorong program PSR.

Sebab, petani PIR memiliki data yang lebih lengkap, bukan sekadar clear and clean. Ini karena petani PIR memiliki konsep kemitraan atau partnership baik dengan perusahaan milik negara seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ataupun perkebunan swasta.

“Maka sangat disayangkan jika program ini berhenti, oleh karena itu diharapkan ASPEKPIR Indonesia bisa terus menambah anggota baru bagi semua petani yang polanya menggunakan sama dengan PIR, yaitu pola inti-plasma,” ucapnya.

Rusman mengakui, pihaknya sangat berharap dari ASPEKPIR Indonesia untuk bisa membantu pemerintah dalam merealisasikan program PSR di tahun 2018 ini seluas 185 ribu hektare.

Adapun prioritas program PSR ini sendiri ada empat. Pertama, peremajaan untuk tanaman kelapa sawit yang sudah tua atau umurnya kira-kira di atas 25 tahun. “Memang tanaman di usia tersebut masih bisa berpoduksi tapi sangat rendah. Sehingga wajib diremajakan,” kata Rusman.

Kedua, tanaman yang menggunakan bibit salah atau tidak bersertifikat. Seperti diketahui bahwa dahulu untuk mendapatkan bibit bersertifikat sangatlah sulit, berbeda kondisinya dengan saat ini dimana ada berbagai macam bibit bersertifikat yang dikeluarkan dari beberapa perusahaan bibit.

“Artinya wajib dilakukan tanam ulang bagi tanaman yang gagal atau salah memilih bibit, atau tanaman yang bibitnya tidak jelas,” ujar Rusman.

Ketiga, petani swadaya. Keempat, para petani yang bermitra. Petani inilah yang sangat mudah untuk digarap, lantaran petani yang sudah bermitra lebih berpengetahuan, datanya jelas dan lebih disiplin.

Salah satunya petani yang tergabung ASPEKPIR Indonesia. Petani tersebutlah yang dahulu sebagai petani PIR yang saat ini lahannya sudah menjadi milik pribadi atau sudah lunas. Jadi petani PIR layak untuk dibantu karena lahannya sudah menjadi lahan pribadi bukan milik perusahaan lagi.

Bahkan secara administrasi petani eks plasma layak untuk diremajakan karena lahannya selain celan and clear juga dalam satu hamparan dan telah tergabung dalam satu lembaga berbadan hukum yaitu kopearasi.

"Jadi saya berharap ASPEKPIR Indonesia bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan PSR,” ujar Rusman. ***

Sumber : suarakarya.id